PALANGKARAYA – Guna menekan laju inflasi, Pemerintah Kota (Pemko) Palangkaraya menggelontarkan dana Rp 4 miliar dari APBD.
Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, menuturkan pihaknya mengalokasikan dua persen atau sekitar Rp 4 miliar untuk direalisasikan dalam program penanganan inflasi.
“Program penanganan inflasi ini terdiri atas program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu,” kata Fairid, Senin (10/10/2022).
Fairid mengatakan, pihaknya dapat memanfaatkan dana alokasi umum (DAU), dana transfer umum (DTU) dan dana bagi hasil (DBH) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.07/2022 dalam penanganan inflasi.
Dia mengatakan, hal pertama adalah bentuk belanja wajib perlindungan sosial ini dipergunakan untuk program bantuan sosial termasuk kepada ojek, UMKM, dan nelayan.
Kedua, penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
“Anggaran DTU ini juga sudah disepakati bersama lembaga legislatif sebagai bantalan sosial sekitar Rp 4 miliar itu,” tuturnya Fairid.
Salah satu program tersebut, yakni dengan pelaksanaan operasi pasar yang dilaksanakan di sejumlah kelurahan di “Kota Cantik”. Pemko Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DPKUKMP) menyalurkan 7.000 paket sembako murah bagi warga kurang mampu di daerah setempat.
Kepala Bidang Perdagangan, DPKUKMP Palangkaraya, Hadriansyah menerangkan pada operasi pasar itu diantara isi setiap paket seperti beras 5 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng 2 liter.
“Dari harga awalnya di pasar sebesar Rp 142 ribu, kami jual kembali dengan harga Rp 100 ribu. Artinya, pada setiap paket kami berikan subsidi harga sebesar Rp 42 ribu,” katanya.
Melalui program ini diharapkan masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga inflasi di kota setempat dapat ditekan. (rdo/cen)
BACA JUGA : Inflasi Dipicu Lonjakan Harga Gas Elpiji 3 Kg
