PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya mulai menguras anggaran daerah. Hingga Senin (10/8/2026), sekitar Rp 500 juta telah direalisasikan untuk mendukung operasi penanganan karhutla di lapangan.
Di tengah penanganan yang belum berakhir, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kembali memperpanjang status tanggap darurat. Namun kali ini cakupannya diperluas menjadi Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan, terhitung 11 Agustus hingga 8 September 2026.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan anggaran yang telah digunakan bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya.
“Untuk saat ini kalau tidak salah sekitar Rp 500 jutaan yang sudah terpakai. Tapi nanti dicek lagi secara rinci dengan dinas teknis. Selain itu, kita juga sudah menyiapkan dana cadangan yang bersumber dari BTT,” kata Fairid, Senin (10/8/2026).
Angka tersebut masih berpotensi bertambah. Pemko Palangka Raya menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi kebutuhan operasi jika karhutla dan kekeringan terus berlangsung sepanjang masa tanggap darurat.
Perpanjangan status ini diputuskan setelah rapat bersama tim gabungan yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri serta unsur terkait lainnya. Perubahan status dari tanggap darurat karhutla menjadi karhutla dan kekeringan menunjukkan persoalan di lapangan kini semakin kompleks.
Bukan hanya api yang menjadi masalah. Ketersediaan air mulai menjadi persoalan serius. Fairid menyebut sumber air untuk mendukung pemadaman dan pembasahan lahan semakin sulit diperoleh akibat kondisi kekeringan yang mulai meluas.
“Karena air sudah makin susah. Sekarang kita sudah masuk tahap kekeringan. Tantangannya bukan hanya pemadaman api, tetapi juga bagaimana mendapatkan sumber air yang lebih mudah untuk mendukung operasi di lapangan,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat strategi penanganan karhutla tak lagi sekadar mengejar titik api. Upaya pembasahan lahan dan pencarian sumber air menjadi pekerjaan penting untuk mencegah api kembali muncul.
Pemko memastikan operasi pemadaman dan pembasahan tetap berjalan sembari mencari alternatif sumber air. Dukungan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga masih diterima.
“Kita tetap melakukan pemadaman dan pembasahan. Sambil itu, kita mencari solusi terkait sumber air. Bantuan dari BNPB dan pusat masih terus ada,” ucap Fairid.
Operasi di lapangan saat ini melibatkan unsur gabungan, mulai dari BNPB, TNI-Polri, relawan hingga sejumlah instansi yang diperbantukan ke Palangka Raya.
Namun, di tengah kebutuhan personel yang terus dievaluasi, Pemko belum mengambil langkah untuk mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan pemadaman.
Fairid mengatakan personel yang tersedia saat ini masih dinilai mencukupi karena mendapat dukungan dari TNI, Polri, relawan, BNPB dan instansi terkait.
“Untuk saat ini belum sampai melibatkan ASN. Karena kita masih banyak dibantu TNI, Polri, relawan, pasukan BNPB dan instansi terkait lainnya. Tapi setiap hari kita evaluasi. Kalau memang diperlukan ke depan, tentu akan kita pertimbangkan,” pungkasnya.
Dengan status tanggap darurat diperpanjang hingga 8 September, Pemko Palangka Raya kini menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni menekan karhutla dan mengatasi keterbatasan air.
Sementara itu, anggaran yang telah terserap sekitar Rp 500 juta dipastikan belum menjadi angka akhir jika kondisi karhutla dan kekeringan terus berlanjut. (ifa/abe)
