KASONGAN – Bupati Katingan, Saiful, s.Pd, M.Si mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara daring melalui zoom meeting, baru-baru ini.
Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan.
Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, serta 12 Gubernur dari berbagai provinsi yang hadir langsung di Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI.
Sementara itu, 11 kepala daerah lainnya, termasuk Bupati Katingan, mengikuti agenda ini secara virtual dari daerah masing-masing.
Bupati Katingan mengungkapkan, bahwa dalam rapat kerja tersebut Komisi II DPR RI menyampaikan sejumlah agenda strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Pembahasannya mencakup penguatan sistem pemerintahan daerah yang akuntabel dan efisien. Termasuk evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan efektivitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah,” jelasnya usai mengikuti rapat.
Selain itu, lanjut Saiful, pihak Komisi II juga membahas mengenai dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Dalam hal ini, disampaikan pentingnya distribusi dana yang lebih adil, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan.
“Pemerintah daerah atau Pemda Katingan didorong untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, agar anggaran yang diterima dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah,” tuturnya.
Kemudian, dibahas pula terkait peran dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Komisi II menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Aspek pengelolaan kepegawaian daerah juga menjadi perhatian dalam rapat ini.
“Komisi II menyampaikan pentingnya manajemen ASN yang berbasis kompetensi, penataan sistem rekrutmen, dan pengembangan karier yang mendukung profesionalisme serta kualitas pelayanan di lingkungan birokrasi daerah,” terang Saiful.
Melalui RDP ini, tambah Bupati, Komisi II DPR RI berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan serta menjalankan program pembangunan.
“Kehadiran para kepala daerah, baik secara langsung maupun virtual, menjadi bagian penting dari upaya bersama memperkuat pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutupnya. (ndi)
BACA JUGA : Pemkab Katingan Laksanakan Penanaman Cabai Guna Kendalikan Inflasi
