PALANGKA RAYA – Mulai bulan Juni 2024 terdapat empat kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah (Kalteng) di nol kan untuk kategori kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah Kota Palangka Raya, yang berawal miskin ekstrem 69 menjadi 55 hingga selanjutnya di tiadakan.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Palangka Raya, Riduan, mengungkapkan bahwa kota ini dianggap tidak layak untuk disebut memiliki masalah kemiskinan ekstrem. Penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator yang menurutnya menunjukkan bahwa kondisi masyarakat di kota tersebut jauh dari kategori kemiskinan ekstrem.
Riduan menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang menjadi dasar penilaian tersebut. Salah satu indikator utamanya adalah pengeluaran harian masyarakat. Riduan menyebutkan bahwa di Palangka Raya, tidak ada masyarakat yang hanya mengeluarkan Rp 10.000 per hari.
“Pengeluaran masyarakat itu tidak ada yang Rp 10.000, rata-rata jajanan anak sekolah aja bisa Rp 15.000,” ujarnya saat dibincangi awak media, Jumat (9/8/24).
Riduan juga menggarisbawahi kondisi tempat tinggal di Palangka Raya sebagai faktor pendukung. Menurutnya, hampir tidak ada rumah di kota ini yang beralaskan tanah lagi. Sebagian besar rumah setidaknya memiliki lantai papan, dan akses listrik juga sudah sangat memadai.
“Listrik di Palangka Raya, tidak ada yang berjumlah 450 watt lagi. Paling sedikit sudah 900 watt,” katanya.
Riduan mengilustrasikan bahwa jika satu Kartu Keluarga (KK) maka anaknya yang menempuh pendidikan setidaknya memiliki jajanan yang lebih dari Rp 20.000, berarti pengeluaran keluarga mereka juga lebih tinggi dari angka tersebut. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa masyarakat Palangka Raya tidak berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
“Jika anaknya dua, pengeluaran untuk jajanan saja sudah lebih dari Rp 20.000, jelas ini lebih dari sekadar kemiskinan ekstrem,” ungkap Riduan.
Meski Riduan menegaskan bahwa Palangka Raya tidak layak disebut sebagai daerah dengan kemiskinan ekstrem, pihak Dinsos tetap memantau dan berupaya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah kota (Pemko) terus melakukan berbagai program dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup dan memastikan bahwa semua warga mendapatkan akses yang layak terhadap kebutuhan dasar,” pungkasnya. (ifa)
