PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) terkait alokasi CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan, Kamis (19/6).
Musrenbang yang berlangsung di Hotel Luwansa itu dihadiri sejumlah perusahaan dari BUMN, BUMD maupun swasta.
“Ini merupakan perwujudan kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan yang mengalami dampak dari aktifitas perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu.
Hera menekankan, agar pemerintah dan perusahaan perlu membangun kemitraan yang sinergis, termasuk unsur akademisi dan lembaga-lembaga adat dapat diarahkan secara kompak dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Salah satunya untuk bersama-sama mewujudkan percepatan penurunan stunting.
“Ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting melalui perencanaan berkualitas dan terintegrasi,” jelasnya.
Penurunan prevalensi stunting pada balita adalah agenda utama pemerintah. Tentunya agar prevalensi tahun 2024 turun hingga 14 persen sesuai target dalam RPJMN.
Begitu juga target rembug stunting sebesar 13,29 persen agar bisa tercapai. Hal itu juga yang menjadikan pemerintah fokus melakukan intervensi percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dengan Skema pendampingan.
“Untuk itu pada waktu yang akan datang sangat diharapkan peran aktif perusahaan-perusahaan agar ikut dalam pencegahan dan penurunan stunting. Sehingga semakin memudahkan terintegrasinya program-program pembangunan,” terangnya.
Pada kesempatan itu pula, Hera mengingatkan, kembali kepada perusahaan – perusahaan agar melakukan mekanisme penyaluran dana CSR, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah.
Diantaranya melalui Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang ada di Bappedalitbang. (ovi/abe)
