PALANGKA RAYA – Proses pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) periode mendatang mendapat sorotan dari kalangan alumni dan mantan aktivis kampus. Mereka mengingatkan agar proses pemilihan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum menghadirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata bagi kampus terbesar di Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut.
Alumni UPR sekaligus Mantan Presiden BEM UPR periode 2006–2007, Freddy Simamora, mendesak Senat Universitas dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar memilih rektor yang memiliki komitmen jelas dan terukur dalam membenahi berbagai persoalan yang masih dihadapi UPR.
Menurut Freddy, calon rektor harus berani menyampaikan komitmen secara terbuka kepada sivitas akademika melalui sebuah “kontrak politik” yang dapat menjadi dasar evaluasi selama masa kepemimpinannya.
“Jangan pilih rektor karena popularitas atau kedekatan. Kita butuh rektor yang berani mengikatkan diri dalam kontrak politik dengan sivitas akademika. Kalau tidak sanggup memenuhi, maka jangan maju sebagai calon,” tegas Freddy di Palangka Raya, Jumat (07/07).
Ia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan di lingkungan UPR. Salah satu yang paling mendesak adalah pembenahan sumber daya manusia, baik tenaga kependidikan maupun dosen.
Menurutnya, evaluasi kinerja harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan sistem meritokrasi. Disiplin kerja dan budaya organisasi yang sehat menjadi kunci agar pelayanan akademik dapat berjalan lebih optimal.
“SDM adalah fondasi kampus. Jika tata kelola SDM tidak dibenahi, maka sulit berharap kampus bisa berkembang lebih cepat,” ujarnya.
Selain itu, Freddy juga menyoroti kesejahteraan tenaga honor dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan UPR. Ia menilai persoalan keterlambatan pembayaran gaji maupun ketidakjelasan status kepegawaian harus menjadi perhatian serius bagi pemimpin baru.
Menurutnya, kampus tidak boleh mengabaikan kontribusi para tenaga pendukung yang selama ini ikut menjalankan roda organisasi dan pelayanan pendidikan.
Di sektor tata kelola, Freddy menekankan pentingnya transparansi keuangan. Ia meminta laporan penggunaan anggaran dipublikasikan secara berkala agar dapat diketahui oleh sivitas akademika dan publik.
“Transparansi anggaran harus menjadi komitmen bersama. Audit internal perlu dilakukan secara rutin agar setiap rupiah yang dikelola benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan kampus,” katanya.
Freddy juga mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan peningkatan fasilitas kampus. Menurutnya, kualitas laboratorium, ruang belajar, sarana pendukung penelitian, hingga fasilitas mahasiswa harus tetap menjadi prioritas.
Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, kata dia, lulusan UPR akan kesulitan bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain di tingkat nasional maupun internasional.
Tak kalah penting, Freddy menuntut adanya percepatan peningkatan akreditasi di seluruh fakultas dan program studi. Ia menilai target meraih akreditasi Unggul harus menjadi agenda utama rektor terpilih.
“Setiap fakultas dan program studi harus didorong mencapai akreditasi setinggi-tingginya. Target akreditasi Unggul adalah harga mati jika UPR ingin meningkatkan reputasi dan daya saingnya,” ujarnya.
Freddy menegaskan bahwa calon rektor yang berani berkomitmen pada pembenahan SDM, peningkatan kesejahteraan tenaga honor, transparansi keuangan, penguatan fasilitas pendidikan, serta percepatan akreditasi merupakan figur yang layak memimpin UPR lima tahun ke depan.
“Calon yang berani berkomitmen pada pembenahan SDM, kesejahteraan tenaga honor, transparansi keuangan, peningkatan fasilitas, dan percepatan akreditasi, dialah yang layak memimpin UPR lima tahun ke depan. Kita tidak butuh pemimpin seremonial. Kita butuh pemimpin eksekutor,” pungkasnya.
Ia juga mengajak alumni dan mahasiswa untuk aktif mengawal seluruh tahapan pemilihan rektor. Menurutnya, proses tersebut bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan menentukan masa depan ribuan mahasiswa serta marwah Universitas Palangka Raya sebagai perguruan tinggi kebanggaan Kalteng. (*/cen)
