PALANGKA RAYA – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan sejak akhir Juni 2026 terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Di Kalimantan Tengah (Kalteng), gangguan pasokan listrik yang berulang dinilai telah menimbulkan dampak luas terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha mikro, hingga layanan publik.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) sekaligus Kepala Bidang DPD Perpedayak Kalteng, Doni Miseri, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia mendesak PT PLN (Persero) segera mengambil langkah konkret dan lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurut Doni, persoalan utama bukan hanya terjadinya gangguan teknis pada pembangkit listrik, melainkan ketidakpastian jadwal pemadaman serta minimnya komunikasi yang diterima masyarakat.
“Kami memahami bahwa gangguan teknis pada pembangkit bisa saja terjadi. Namun yang menjadi persoalan adalah durasi pemadaman yang berulang, ketidakpastian jadwal, serta minimnya komunikasi terbuka kepada masyarakat. Ini bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi menyangkut hajat hidup masyarakat luas,” ujarnya, Senin (7/7/2026).
Ia menilai dampak pemadaman tidak bisa dianggap sepele karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Pelajar mengalami kesulitan belajar pada malam hari, pelaku UMKM menghadapi kerugian usaha, sementara sejumlah layanan yang bergantung pada pasokan listrik stabil turut terdampak.
Doni juga menyoroti status “siaga” yang sebelumnya diumumkan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalteng. Menurutnya, status tersebut menunjukkan bahwa kondisi sistem kelistrikan belum sepenuhnya pulih.
“Status siaga artinya kondisi belum normal. Masyarakat Kalteng tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian selama berbulan-bulan tanpa kepastian jadwal dan tanpa bentuk pertanggungjawaban yang jelas dari PLN,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa target penyelesaian perbaikan sejumlah pembangkit yang baru diperkirakan rampung pada September 2026 berpotensi membuat masyarakat menghadapi risiko gangguan listrik dalam beberapa bulan ke depan.
Selain persoalan teknis, Doni juga menyoroti berkembangnya informasi mengenai penyelidikan dugaan penyimpangan dalam pengadaan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di tingkat nasional. Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperkuat alasan bagi PLN untuk bersikap transparan kepada publik.
“Kami mendorong PLN untuk transparan menyampaikan akar persoalan sesungguhnya, apakah murni gangguan teknis semata atau ada faktor lain yang turut berkontribusi. Keterbukaan informasi adalah hak dasar masyarakat sebagai konsumen,” katanya.
Sebagai bentuk sikap, Doni Miseri yang mewakili unsur mahasiswa dan organisasi kepemudaan Dayak di Kalteng menyampaikan lima tuntutan kepada PLN dan para pemangku kepentingan.
Pertama, mendesak PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalteng mempercepat proses perbaikan pembangkit yang mengalami gangguan serta memberikan kepastian jadwal pemulihan kepada masyarakat.
Kedua, meminta transparansi penuh terkait akar penyebab gangguan kelistrikan, termasuk memastikan tidak ada persoalan tata kelola energi primer yang turut berkontribusi terhadap krisis listrik yang terjadi.
Ketiga, meminta PLN memberikan kompensasi yang adil dan proporsional kepada pelanggan serta pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman berkepanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Keempat, mengimbau pemerintah daerah dan DPRD se-Kalteng untuk aktif mengawal proses pemulihan sistem kelistrikan demi melindungi kepentingan masyarakat.
Kelima, mengajak seluruh elemen mahasiswa dan pemuda Dayak Kalteng untuk terus mengawal isu kelistrikan secara konstruktif guna mendorong perbaikan pelayanan publik.
Doni menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan penanganan gangguan listrik yang terjadi di Kalimantan Tengah dan membuka ruang dialog dengan PLN maupun pihak terkait.
“Kami berharap persoalan ini segera mendapatkan solusi yang jelas. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan listrik yang andal, transparan, dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (*/cen)
