PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Kemasyarakatan dan SDM (KSDM) Suhaemi wakili Sekretaris Daerah (Sekda) membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Rencana Umum Pengadaan (RUP) Siap Entri Tahun Anggaran 2024, di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kalteng, Selasa (5/12).
BACA JUGA: Menjelang Nataru, Bapok Pastikan Aman
Saat membacakan sambutan tertulis Sekda, Suhaemi mengatakan kegiatan bimtek ini merupakan tindak lanjut atas kebijakan Pemprov. Kalteng untuk memastikan bahwa RUP dapat terumumkan melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) secara tepat waktu dan substansinya benar.
BACA JUGA: Kepala PD di Bartim Wajib Gunakan TTE
“SiRUP adalah aplikasi yang berbasis website yang fungsinya sebagai sarana alat untuk mengumumkan RUP. Pengadaan yang baik dimulai dengan perencanaan yang tepat, termasuk diantaranya proses input RUP pada Aplikasi SiRUP,” ucap Suhaemi.
BACA JUGA: Pj Bupati Imbau Warga Taat Bayar Pajak
Ia menambahkan, adanya kegiatan bimtek ini menjadi peluang bagi peserta untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan wawasan mengenai aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik versi terbaru yang digunakan saat ini.
BACA JUGA: Galian C Ditetapkan Sebagai Wajib Pajak
“Selain itu, pemilihan metode pemaketan juga perlu kita tekankan pada hari ini, sehingga validitas perencanaan pemaketan yang diumumkan sudah bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Suhaemi berharap, dengan adanya kegiatan bimtek ini, para admin dari pengguna anggaran mengerti dan paham untuk segera melakukan penginputan data anggaran ke dalam Aplikasi SiRUP.
“Diharapkan tahun 2024 tidak ada lagi Perangkat Daerah yang tidak menginput data anggarannya ke dalam SiRUP. Besar harapan kami kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk saling bersinergi mewujudkan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efektif dan efisien,” tukasnya.
Nampak hadir, Kepala Biro PBJ Setda Kalteng Suharno, para narasumber yakni dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (MmcKalteng)
