PULANG PISAU – Dalam upaya menyelaraskan perencanaan program pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) pada triwulan ke IV tahun 2021 akan melaksanakan kegiatan Rencana Awal Perencanaan (Ranwal) di tiga kecamatan yakni, Maliku, Pandih Batu dan Kahayan Kuala.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau, H Juman melalui Kepala Bidang Ekososbud, M Isnaeni, diruang kerjanya, Jumat (15/10/2021), mengatakan beberapa tahun sebelumnya, pihaknya belum pernah melaksanakan Ranwal. Namun, langsung melaksanakan kegiatan musrenbang, baik tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
“Namun, pada tahun 2021 ini, guna menyelaraskan kegiatan awal perencanaan pembangunan (Ranwal), secara bertahap dari tiga kecamatan dulu, ” ucap Isnaeni
Dia mengatakan, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi daerah itu ada tahapannya yakni, melalui Ranwal yang selanjutnya baru dilaksanakan Musrembang. Baik, tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan sampai terbentuknya Rancangan Akhir KUPA KPPS dan terbentuklah APBD.
Isnaeni menjelaskan, fungsi Ranwal itu untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi rencana pembangunan dan kegiatan desa untuk diselaraskan dengan rencana kabupaten. Misalnya kata Isnaeni, isu strategis nasional terkait penanganan stunting, pariwisata dan lainnya.
“Karena banyak sekali di desa itu yang masih belum paham dalam membuat pengganggaran, dan mereka hanya tahu terkait perencanaan pengganggaran secara umum, misalnya terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Tetapi untuk isu strategis nasional itu masih banyak yang belum paham, misalnya pengganggaran terkait penanganan stuting, pariwisata, kemiskinan, dan penanganan isu kesetaraan gender, sehingga perlu dilakukan kegiatan Ranwal,” ucapnya.
Isnaeni berharap, kedepan para aparatur desa dalam mengajukan rencana dan usulan, baik yang di anggarkan oleh desa dan kabupaten agar dapat dilakukan penyelarasan rencana dan usulan. Baik penanganan stunting, pariwisata, penanganan kemiskinan, pariwisata dan isu penanganan kesetaraan gender dapat di lakukan secara terencana dan baik.(ung/cen)
