PALANGKA RAYA – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) melontarkan kritik keras kepada pemerintah pusat dan anggota DPR RI asal Kalteng terkait kondisi infrastruktur jalan nasional yang dinilai semakin memprihatinkan.
Ketua Umum SEMMI Kalteng, Afan Safrian, menegaskan bahwa Kalteng saat ini menghadapi ironi besar. Di tengah kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, terutama melalui sektor perkebunan kelapa sawit, provinsi ini justru harus menghadapi kenyataan pahit berupa kerusakan jalan nasional yang disebut sebagai salah satu yang terparah di Indonesia.
“Ini adalah paradoks yang kejam. Daerah yang menjadi mesin uang bagi negara justru dibiarkan terisolasi dengan akses jalan yang hancur lebur. Kami memandang ini bukan sekadar persoalan teknis pemeliharaan, tetapi bukti nyata adanya eksploitasi tanpa timbal balik yang setimpal,” tegas Afan dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalteng atas nama efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
“Fenomena ini bukan sekadar urusan angka dalam APBN. Ini adalah bentuk pengabaian sistemik terhadap hak dan martabat masyarakat Kalimantan Tengah yang selama ini turut menopang perekonomian nasional,” ujarnya.
SEMMI Kalteng juga menyoroti peran anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalteng yang dinilai belum maksimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Mereka mempertanyakan keberpihakan para wakil rakyat saat masyarakat menghadapi persoalan infrastruktur yang terus berlarut.
“DPR RI Dapil Kalteng seharusnya menjadi penyambung lidah masyarakat dan garda terdepan dalam memperjuangkan hak pembangunan daerah. Namun ketika jalan nasional rusak parah dan anggaran daerah dipangkas, suara mereka nyaris tidak terdengar,” kata Afan.
Pihaknya menilai hasil kekayaan alam yang selama ini diambil dari Kalimantan Tengah seharusnya dikembalikan dalam bentuk pembangunan yang merata dan berkeadilan, terutama untuk sektor infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.
Karena itu, SEMMI Kalteng mendesak pemerintah pusat dan para wakil rakyat di Senayan untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki kondisi jalan nasional serta memastikan adanya kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil.
“Kami menuntut keberpihakan yang nyata. Jangan jadikan Kalimantan Tengah hanya sebagai tempat mengambil hasil bumi, sementara masyarakatnya dibiarkan menghadapi keterisolasian akibat infrastruktur yang rusak dan terbengkalai,” pungkasnya. (*/cen)
