PULANG PISAU – Masih adanya beberapa oknum kepala desa yang mengutamakan ego sektoral, berdampak pada beberapa kebijakan dan usulan masyarakat menjadi tidak terakomodir dengan baik.
Misalnya dalam pengelolaan dana desa (DD), terkadang masih melenceng dari usulan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat, seperti keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dinilai pemanfaatannya bagi meningkatkan kesejahteraan kurang tepat.
“Ketika mau membentuk BUMDes, seharusnya perwakilan dari semua masyarakat di libatkan, supaya bisa mengambil kebijakan yang tepat,” kata salah satu anggota DPRD Pulang Pisau, Sri Harini Margaretha, Rabu (27/10/2021)
Seorang kepala desa, kata Rini, dalam mengambil keputusan untuk membentuk BUMDes juga harus di perhatikan azas manfaat dan dampak ekonomi bagi warganya, dan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Terkadang asal diputuskan dengan menjalankan usaha di bidang penyewaan saund sistem,” ujarnya
Jasa penyewaan saund system, kata Rini, memang cukup baik, akan tetapi jika masih ada pilihan yang lain yang manfaatnya jauh lebih baik, kenapa tidak memilih yang usaha lain.
“Contohnya, penyediaan pupuk, sembako, dan usaha lainya yang dampaknya bisa meringankan beban masyarakat. Toh dana desa itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (ung/cen)
