PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau (Pulpis) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pulpis, menggelar sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026 bertempat di aula Bapperida Pulpis, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pulpis, H Ahmad Jayadikarta didampingi Kalaksa BPBD Herman Wibowo dengan dihadiri Camat dan Kepala Desa di wilayah Pulpis dan undangan lainnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari BMKG, BPBD Provinsi Kalteng, Polres Pulpis dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulpis.
Wakil Bupati Pulpis, H Ahmad Jayadikarta menyampaikan, bahwa kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Karhutla tahun 2026 di wilayah Kabupaten Pulpis sangat penting sebagai upaya pencegahan sejak dini.
Wabup menegaskan, bahwa bencana alam maupun non alam bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan dapat menimpa siapa saja. Apalagi mengingat, bahwa kondisi geografis, hidrologi dan demografis Kabupaten Pulpis mulai dari topografi 60 persen luas wilayah merupakan tutupan lahan gambut.
Lanjutnya, sehingga cenderung tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta menjadikan wilayah Kabupaten Pulang Pisau rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia.
“Kondisi ini menimbang resiko terjadinya bencana seperti tanah longsor, banjir, kebakaran, kekeringan, angin puting beliung dan sebagainya sehingga kesiapsiagaan bencana seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk meminimalisir resiko dan bencana,” tegas Ahmad Jayadikarta.
Selaras dengan hal itu, kata Jayadikarta, optimalisasi peran pemerintah Kabupaten Pulpis dalam penanggulangan bencana sepatutnya dapat didukung seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan, desa dan kelurahan sebagai garda terdepan pemerintah yang secara langsung menyentuh masyarakat.
Untuk itu, tegas Jayadikarta pihaknya menyampaikan apresiasi positif atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan dan pengendalian karhutla yang semakin meneguhkan komitmen bersama dalam memberitakan pelayanan publik prima dibidang kebencanaan, terutama di wilayah-wilayah dengan resiko tinggi bencana.
“Saya berharap, pemerintah kecamatan dapat meningkatkan perannya dalam tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana diwilayahnya masing-masing,” imbuhnya. (ung/abe)
