PALANGKA RAYA – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Reformasi Polri menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kalimantan Tengah, Senin (2/3/2026). Aksi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Ansyari, Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi, serta Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Pajarudinnoor.
Awalnya, aksi direncanakan berlangsung di depan gerbang kantor DPRD Kalteng. Namun, untuk menjaga kondusivitas, pertemuan dipindahkan ke Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalimantan Tengah guna melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Koordinator Lapangan Aliansi Reformasi Polri, Yosafat Menteng, menyampaikan sejumlah poin tuntutan. Salah satunya mendesak DPR RI segera merealisasikan delapan poin percepatan reformasi Polri yang telah disahkan.
“Selain itu, kami menuntut DPR RI menggunakan haknya untuk segera meninjau kinerja Polri secara mendalam dan menyeluruh, termasuk rentetan pelanggaran yang dilakukan oknum kepolisian,” ujarnya.
Mahasiswa juga meminta DPR RI menghentikan persetujuan alokasi anggaran Polri dalam APBN apabila belum terdapat penurunan signifikan angka pelanggaran HAM dan kekerasan aparat yang terverifikasi secara independen.
Tak hanya itu, mereka menuntut penegakan hukum pidana berat dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat, serta menolak mutasi sebagai solusi penyelesaian perkara.
“Terakhir, kami mendesak reformasi total sistem pendidikan kepolisian yang mengutamakan prinsip HAM serta pendekatan non-kekerasan sebagai standar mutlak interaksi dengan masyarakat sipil,” tegas Yosafat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Junaidi menyatakan akan membawa tuntutan mahasiswa ke tingkat pusat. Ia dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada 4 Maret 2026 untuk menyampaikan aspirasi ke Kementerian Dalam Negeri, dan pada 5 Maret 2026 akan melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR RI guna meneruskan tuntutan Aliansi Reformasi Polri.
RDP tersebut berlangsung tertib dan menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat daerah dalam menyampaikan aspirasi terkait reformasi institusi kepolisian. (rdi/cen)
