PALANGKA RAYA – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Palangka Raya, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko). Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan, menekankan pentingnya ASN untuk tetap netral dalam proses politik yang akan datang. Hal ini bertujuan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap optimal tanpa adanya keberpihakan politik.
Sahdin mengungkapkan bahwa netralitas ASN sangat penting mengingat peran mereka sebagai pelayan masyarakat yang tidak memihak pada kelompok manapun. Menurutnya, ASN harus berada di tengah-tengah dan memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya kepentingan politik.
“Pentingnya netralitas ASN karena mereka memberikan pelayanan tanpa ada atau pihak pun yang dirugikan, artinya berada di tengah-tengah, sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya kepada awak media, Rabu (14/8/24).
Sahdin menjelaskan bahwa Pemko Palangka Raya telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan netralitas ASN. Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh ASN di jajaran Pemko telah dilakukan secara rutin. Pemko juga membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan netralitas tersebut. Selain itu, pihak penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), juga dilibatkan dalam proses monitoring.
“Khusus pemko sudah seringkali melaksanakan sosialisasi edukasi kepada seluruh ASN di jajaran pemko untuk tetap netral. Kadang memang kita ada Tim-nya. Selain dari itu, penyelenggara pemilu, Bawaslu yang melakukan monitoring, kemudian kita punya inspektorat, masyarakat,” jelasnya.
Sahdin juga mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam mengawasi netralitas ASN. Ia menekankan bahwa jika masyarakat melihat adanya ketidaknetralan dari ASN, mereka diharapkan untuk melaporkannya. Ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas proses pemilihan umum.
“Kalau masyarakatnya melihat dan menyaksikan bahwa secara nyata, real, ASN pemko ada yang tidak netral, tolong bisa disampaikan,” imbuhnya.
Selain itu, ia memberikan kepastian bahwa anggaran untuk pilkada telah disiapkan dan dikelola dengan transparan. Hibah anggaran yang diberikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu sudah dilakukan sesuai dengan pengajuan dan kesepakatan yang ada. Ini untuk memastikan bahwa proses pilkada berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Hibah anggaran pilkada sudah dilakukan pemko dan sudah clear, ada di KPU dan Bawaslu. Sesuai dengan yang diajukan dan disepakati,” pungkasnya. (ifa)
