Harus Aktif Antisipasi Kenaikan Inflasi

Inflasi
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, H Nuryakin. Foto: MMCKALTENG

PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, H. Nuryakin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian secara virtual, Senin (6/3/2023).

Tito mengatakan, saat ini terjadi kenaikan dari 5,28 persen pada bulan Januari menjadi 5,47 persen.

“Angka ini harus menjadi perhatian kita semua baik pusat maupun daerah. Itulah pentingnya kita melakukan rapat mingguan ini agar kita bisa terkendali,” kata Tito.

Dalam pengendalian inflasi di daerah, Tito mengharapkan, setiap kepala daerah harus memperkuat kerja sama antar daerah, melalui pemenuhan komoditas dari daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas, serta menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala moda trasnportasi barang/jasa.

“Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tumbuh solid di atas 5 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan 1 hingga Triwulan 4 tahun 2022 dibandingkan dengan Triwulan 1 hingga Triwulan 4 tahun 2021 tumbuh 5,31 persen,” ucap Tito. 

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Pulang Pisau berpotensi terjadi kenaikan harga beras tertinggi dan Kabupaten Kotawaringin Barat berpotensi terjadi kenaikan harga minyak goreng tertinggi.

Menanggapi hal itu, Sekda memastikan Pemprov Kalteng akan segera melakukan rapat untuk mengecek kevalidan data dari BPS tersebut.

“Menghadapi bulan Suci Ramadan dan Idulfitri memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, nanti dalam rapat akan kita sampaikan laporan ke pemerintah pusat terhadap ketersediaan stok pangan yang ada di Kalteng,” imbuh sekda dilansir dari mmckalteng.

Sekda meminta agar kabupaten lain juga aktif untuk melakukan antisipasi kenaikan inflasi.

“Selama ini kita lebih fokus ke daerah sampel yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Daerah lain akan kita perhatikan, namun dua daerah ini akan tetap kita jaga,” pungkasnya. (cen)

BACA JUGA: Sekda Buka Sosialisasi dan Bimtek Penggunaan Produk Dalam Negeri