PALANGKA RAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar webinar pendaftaran pendirian perseroan perorangan guna memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).
Kegiatan webinar tersebut dalam rangka mensosialisasikan pengertian, tata cara dan keuntungan pendirian perseroan perorangan.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kalteng, Lies Fahimah, didampingi Kakanwil Kemenkumham Kalteng, Ilham Djaya, Kamis (16/9/2021) di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng.
Narasumber dalam webinar yaitu, Direktur Perdata Ditjen AHU, Santun Maspari Siregar, Kasubbag Edukasi dan Perlindungan Konsumen pada OJK Kalteng, Ricky Candra dan Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil pada dinas Koperasi dan UKM, Raty.
Seiring dengan dinamika perkembangan perekonomian global yang menimbulkan persaingan serta kompetisi yang ketat dibidang perdagangan maupun diberbagai sektor usaha dan jasa, menuntut adanya pembaharuan serta terobosan dalam penerapan berbagai kebijakan oleh pemerintah.
Penyediaan layanan administrasi badan hukum tidak lagi hanya terbatas pada administrasi pendaftaran serta pengesahan badan hukum seperti, yayasan, perseroan, perkumpulan, koperasi/CV saja. Akan tetapi berkembang mengikuti kebutuhan serta tuntutan dalam mengantisipasi persaingan usaha khususnya bagi pelaku UMKM.
Berdasarkan dinamika itu, salah satu upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan perekonomian, khususnya bagi pelaku UMKM, dilakukan melalui penerapan kebijakan dalam pendirian/pendaftaran perseroan perorangan.
Kebijakan dalam pendirian/pendaftaran perseroan perorangan berupa Peraturan Perundang-Undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
Kakanwil Kemenkumham Kalteng, Ilham Djaya, dalam sambutannya mengatakan, bahwa penyelenggaraan kegiatan ini merupakan momentum yang tepat sebagai sarana dalam menumbuhkan kembali minat berusaha bagi masyarakat, melalui pendirian perseroan perorangan. Setelah lebih dari dua tahun merasakan dampak pandemi Covid-19 yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia.
“Mekanisme serta persyaratan dalam pengajuan pendirian perseroan perorangan sangatlah mudah dan sederhana. Pemohon cukup membuat pernyataan pendirian dengan mengisi format isian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM setelah sebelumnya melengkapi beberapa persyaratan untuk kemudian akan mendapatkan sertifikat pendaftaran (badan hukum) secara elektronik,” terang Kakanwil.
“Begitu sederhananya proses pendirian perseroan perorangan ini, tentu harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Melalui pendirian Perseroan Perorangan, masyarakat khususnya UMKM akan lebih mudah untuk membuka usaha baru, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah,” pungkas Ilham Djaya.
BACA JUGA : Enam Desa-Kelurahan di Kabupaten Kotim Dikukuhkan Sadar Hukum
Dalam webinar, materi pertama diberikan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal AHU, menyampaikan “Peran Ditjen AHU dalam memberikan kepastian Hukum bagi UMKM“. Narasumber kedua dari OJK Kalteng menyampaikan materi yang bertema “Sektor jasa keuangan terhadap pelaku UMKM”, dan Materi terakhir oleh Dinas Koperasi dan UKM berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong UMKM Naik Kelas dalam upaya membantu pendirian perseroan Perorangan”. (red-dok, humas kanwil-holik/rdo/cen)
