PULANG PISAU – Wakil Bupati (Wabup) Pulang Pisau (Pulpis), H Ahmad Jayadikarta menghadiri rapat konsolidasi strategis dan lokakarya tindak lanjut hasil pendampingan 1 perfomance improvement plan (PIP) dana alokasi umum spesifik grant (DAU-SG) bidang kesehatan tahun 2027 bertempat di ruang rapat manajemen RSUD Pulang Pisau, Senin (10/8/2026).
“Saya menyampaikan apresiasi kepada selusin pihak yang telah mendampingi pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam penyusunan performance improvement plan,” ucap Wabup H Ahmad Jayadikarta membacakan sambutan Bupati H Ahmad Rifa’i dalam acara rapat konsolidasi strategis dan lokakarya tindak lanjut hasil pendampingan 1 PIP DAU-SG bidang kesehatan tahun 2027 di ruang rapat manajemen RSUD Pulpis, Senin (10/8/2026).
Ia menjelaskan, bahwa pendampingan ini bukan sekedar memenuhi persyaratan program, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi secara obyektif berbagai tantangan pelayanan kesehatan, menemukan akar permasalahan dan menyusun langkah perbaikan yang lebih terarah.
Melalui forum ini, Wabup berharap seluruh perangkat daerah tidak hanya memandang PIP sebagai dokumen teknis, tetapi sebagai komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Pulpis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan kesehatan.
“Perkuat tata kelola lintas sektor, karena keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan. Tetapi seluruh perangkat daerah harus mengambil peran sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Kolaborasi antara Bapperida, BPKAD, Sekretaris Daerah, RSUD, Puskesmas serta OPD terkait merupakan kunci agar setiap intervensi prioritas dapat berjalan secara efektif.
Ia menambahkan, agar memastikan seluruh rekomendasi PIP dapat diimplementasikan, hasil GAP analisis, fishbone analisis dan root cause analisis harus diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang nyata, memiliki indikator yang terukur, target yang jelas serta didukung penganggaran yang memadai.
“Jangan sampai rekomendasi hanya berhenti pada dokumen, tetapi harus menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan daerah,” tandasnya.
Selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, Wabup meminta agar hasil finalisasi rencana peningkatan kinerja benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, Ranja perangkat daerah, KUA-PPAS dan APBD. “Sehingga setiap intervensi Prio memperoleh dukungan kebijakan dan pendampingan yang berkelanjutan,” ucapnya. (ung/abe)
