KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan melalui Inspektorat Kabupaten Katingan mengikuti kegiatan Koordinasi Evaluasi Tindak Lanjut Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah se-Kalimantan Tengah (kalteng), yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting pada Kamis (21/8/2025).
Kegiatan diikuti dari Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, mengangkat materi utama mengenai Pemantauan Tindak Lanjut Pencegahan Korupsi melalui Konsolidasi PBJ.
Dari Kabupaten Katingan, kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pejabat perangkat daerah, antara lain Kepala Bappedalitbang, Kepala BKAD, Kepala DPUPR, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Mas Amsyar, Kepala Bagian PBJ, serta Kepala Bagian Umum Setda Katingan.
Bupati Katingan Saiful, S.Pd, M.Si melalui Inspektur Inspektorat Kabupaten Katingan, Deddy Ferras mengatakan bahwa fokus pembahasan kegiatan ini diarahkan pada penguatan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, serta efisien.
“Sehingga diharapkan, dapat meminimalisasi potensi penyimpangan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Pemkab Katingan berkomitmen untuk memperkuat sinergi dan konsistensi dalam menindaklanjuti kebijakan konsolidasi PBJ,” jelasnya.
Menurut dia, momentum evaluasi ini sangat penting untuk memastikan konsolidasi PBJ berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. “Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu area rawan penyimpangan. Melalui konsolidasi PBJ, pemerintah berupaya memperkuat transparansi, efisiensi, serta mendorong pencegahan korupsi sejak dini,” jelasnya.
Kegiatan ini, lanjutnya, juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah untuk saling berbagi pengalaman, tantangan, serta strategi dalam menerapkan sistem pengadaan yang lebih efektif dan berintegritas. “Dengan adanya sinergi antar daerah, diharapkan tercipta kesamaan langkah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.
Dia menegaskan, bahwa Pemkab Katingan melalui Inspektorat berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa.
“Konsolidasi PBJ bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya guna bagi masyarakat,” terangnya. (ndi/cen)
BACA JUGA : Bupati Katingan Hadiri Upacara Hari Pramuka Ke-64 Tingkat Provinsi Kalteng
