PULANG PISAU – Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Pulang Pisau. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pulang Pisau melaksanakan pertemuan dan kerjasama Lintas Sektor di Gedung Dharma Wanita setempat, Selasa (24/5/2022).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau dr Bawa Budi Raharja, Sekretaris Dinas Ma’ruf Kurkhi, menghadirkan dua narasumber. Yakni dari Serena Psikologi Palangka Raya Rensi M.PSi. Psikologi dan pimpinan law firm Kartika Candra and Associates dan Sekretaris DPD Peradi Palangka Raya, Kartika Candrasari SH.MH dengan melibatkan 30 peserta dari Lintas Sektor di Pulang Pisau.
Kepala DP3AP2KB Pulang Pisau dr Bawa Budi Raharja mengatakan, bahwa tujuan dari pertemuan dan kerja sama lintas sektor dalam pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini, adalah untuk menyamakan persepsi yang dimulai dari pengumpulan data-data, kemudian memilah-milah.
“Saya selalu berbicara dari data, bukan omong kosong dan jangan selalu berasumsi. Karena kalau kita bicara data dari asumsi itu tidak akan kuat. Tetapi kalau kita berbicara dari data itu akan kuat, lalu terkumpul data-data tersebut dan dapat dipilah-pilah sesuai dengan kasusnya,” ucap dr Bawa Budi Raharja.
Lanjutnya, setelah terkumpul data-data, kemudian data tersebut akan diindentifikasi, sehingga dapat diketemukan permasalahan.
Setelah diketahui masalahnya, lanjut dr Bawa, selanjutnya akan ada prosedur (SOP) untuk penanganannya. Kemudian itu, akan muncul advokasi apa yang akan diberikan dalam permasalahan tersebut.
“Bisa melalui advokasi saran jalur hukum, misalnya diselesaikan melalui kepolisian atau kejaksaan. dr Bawa berharap melalui kegiatan ini akan ada komitmen Ranca Aksi dari masing-masing stakeholder untuk bersama-sama mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sesuai Tupoksinya masing-masing.
“Sebagai wujud komitmen dalam pencegahan KDRT dan TPPO, kami sudah melakukan MoU bersama seluruh stakeholder. Jadi mulai dari data dan rencana aksi yang akan kita lakukan, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ung/abe)
