PALANGKA RAYA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 08.10 WIB dan disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingat kembali sumpah yang diucapkannya saat dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.
“Pada hari itu, 20 Oktober 2024, di hadapan Majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur; mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo dikutip dari https://presidenri.go.id.
Salah satu isu utama yang disampaikan Presiden adalah pentingnya membangun kemandirian pangan nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya dengan kekuatan sendiri.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani, mulai dari akses pupuk, harga gabah hingga aturan dan prosedur birokrasi yang dinilai masih berbelit-belit.
“Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit,” ujar Presiden.
Prabowo juga menekankan pentingnya pembenahan birokrasi agar pemerintahan berjalan lebih efektif, efisien dan terbebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memiliki semangat yang sama dalam menghadirkan pelayanan yang memudahkan masyarakat.
“Birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” tegasnya.
Selain sektor pangan dan reformasi birokrasi, Presiden turut memaparkan sejumlah program pemerintah, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Hingga saat ini, sebanyak 100 kampung nelayan telah dibangun. Pemerintah menargetkan sebanyak 1.386 kampung nelayan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Prabowo juga menyampaikan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih. Sebanyak 10 ribu Koperasi Merah Putih disebut telah didirikan dan dioperasikan, dengan sekitar 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal.
Pemerintah menargetkan hingga akhir 2026 sebanyak 30 ribu Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik.
Presiden menegaskan koperasi diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat posisi masyarakat dalam rantai pasok sekaligus mencegah praktik pasar yang merugikan rakyat.
“Rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan,” kata Prabowo.
Pidato kenegaraan tersebut mendapat apresiasi dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR), Prof Bhayu Rhama, S.T., MBA., Ph.D.
Prof Bhayu menilai sejumlah pesan yang disampaikan Presiden memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan pembangunan Indonesia, khususnya terkait penguatan ekonomi masyarakat, kemandirian pangan, reformasi birokrasi dan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi.
Menurutnya, pembangunan nasional tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang mampu memastikan kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pesan Presiden mengenai birokrasi juga menjadi salah satu poin penting. Reformasi birokrasi, kata Bhayu, harus diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efektif dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.
“Kemandirian pangan juga dinilai menjadi agenda strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat,” terang Prof Bhayu
Sementara itu, penguatan koperasi dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperbesar peran masyarakat dalam aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada akhirnya menempatkan sejumlah agenda tersebut sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih mandiri, efisien dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Bagi daerah, termasuk Kalimantan Tengah, arah kebijakan tersebut menjadi penting untuk diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat daerah. (cen)
