KASONGAN – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat.
Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan dalam skala besar juga dituntut memiliki kesiapsiagaan dan tanggung jawab penuh dalam mencegah terjadinya kebakaran di wilayah operasionalnya.
Komitmen tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Karhutla pada Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalteng yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, baru-baru ini.
Rapat yang digelar di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, dihadiri para Direktur Utama Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kalteng.
Wakil Bupati (Wabup) Katingan, Firdaus, ST turut menghadiri rapat koordinasi tersebut bersama unsur pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.
Wabup mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng dan perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Katingan, dalam penanganan karhutla.
“Penanganan Karhutla memerlukan kerja bersama dan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak,” ucapnya.
Menurut Firdaus, pemerintah daerah terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan langkah pencegahan, memperkuat kesiapsiagaan, serta memastikan kemampuan respons cepat apabila terjadi kebakaran.
“Dengan melibatkan pimpinan perusahaan perkebunan secara langsung dalam rapat koordinasi, diharapkan setiap perusahaan dapat meningkatkan tanggung jawab dan kesiapan dalam menjaga wilayah operasionalnya dari ancaman kebakaran,” ujarnya.
Dia menyebut, jika langkah pencegahan yang dilakukan sejak awal menjadi kunci untuk mengurangi risiko meluasnya Karhutla dan mencegah dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Wabup menegaskan, pengendalian Karhutla bukan hanya tentang memadamkan api ketika kebakaran telah terjadi. Tetapi juga, tentang memastikan seluruh pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab mampu bekerja lebih awal untuk mencegah api muncul.
“Melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, aparat keamanan, dan masyarakat, Kalimantan Tengah diharapkan dapat menghadapi musim kemarau dengan kesiapsiagaan yang lebih baik dan melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap serta dampak kebakaran hutan dan lahan,” tuturnya. (ndi)
