KASONGAN – Upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, yang turut diikuti secara daring oleh Bupati Katingan, Saiful, S.Pd, M.Si dari Media Center Diskominfostandi Kabupaten Katingan, baru-baru ini.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Kegiatan dihadiri secara langsung oleh jajaran kementerian dan asosiasi pemerintah daerah, serta diikuti secara virtual oleh para gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia.
Dalam forum tersebut, berbagai kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah dibahas secara komprehensif, mulai dari penguatan sistem remunerasi kepala daerah, evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH), percepatan penyaluran hak keuangan daerah, hingga strategi peningkatan kemandirian fiskal.
Menurut Bupati usai mengikuti rapat, salah satu poin penting yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI adalah permintaan kepada Kemendagri RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
“Revisi tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih adil, proporsional, serta berbasis kinerja dengan mempertimbangkan kompleksitas tugas, perkembangan tata kelola pemerintahan, indeks kemahalan daerah, dan kemampuan fiskal masing-masing daerah,” jelas Saiful.
Bupati menilai, pembahasan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata.
“Berbagai rekomendasi yang disampaikan Komisi II DPR RI merupakan langkah positif untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, lanjut Saiful, pemerintah daerah akan memiliki ruang yang lebih besar dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat sekaligus mengoptimalkan potensi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata,” tegasnya. (ndi)
