PALANGKA RAYA – Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut memicu gelombang protes masyarakat yang mengaku mengalami kerugian, mulai dari pelaku usaha, peternak ayam, hingga warga yang aktivitas sehari-harinya terganggu.
Kekecewaan itu diwujudkan melalui aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) di Kantor PLN UP3 Palangka Raya, Selasa (28/7/2026). Massa menuntut solusi konkret atas persoalan pemadaman yang dinilai telah berlangsung berbulan-bulan.
Aksi sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat kepolisian. Demonstran membentangkan spanduk sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap PLN, menutup sementara akses masuk kantor, dan mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila General Manager PLN UID Kalselteng tidak bersedia menemui mereka secara langsung.
Perwakilan Aliansi GPG, Fiteli Waruru, mengatakan aksi tersebut bertujuan meminta kepastian penyelesaian atas pemadaman bergilir yang terus berulang di Kalimantan Tengah.
“Hari ini kita datang ke UP3 PLN Persero Palangka Raya terkait pemadaman listrik bergilir yang sudah berbulan-bulan terjadi. Ini bukan hanya di Kota Palangka Raya, tetapi juga di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Harapan kami ada solusi konkret yang diberikan oleh General Manager Wilayah,” ujarnya.
Menurut Fiteli, surat pemberitahuan aksi telah disampaikan sehari sebelumnya. Namun, saat aksi berlangsung, General Manager PLN UID Kalselteng tidak berada di Palangka Raya sehingga tidak dapat menemui massa.
“Hari ini kita datang untuk aksi damai, tetapi GM tidak menerima kita. Besok pukul 10.00 WIB kami akan kembali bersama masyarakat. Tuntutan kami salah satunya pencopotan GM dan manajer, serta ganti rugi kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat polemik pemadaman listrik ini,” tegasnya.
Ia menegaskan, penutupan sementara akses kantor bukan merupakan penyegelan, melainkan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap PLN.
“Ini bukan penyegelan, karena penyegelan itu kewenangan pengadilan. Kami hanya menutup sementara karena hari ini tidak menemukan titik terang. Coretan-coretan yang kami lakukan merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap PLN,” katanya.
Fiteli juga menolak tawaran komunikasi secara virtual. Menurutnya, masyarakat menginginkan General Manager PLN hadir langsung untuk mendengar aspirasi.
“Video call tidak, kita tidak mau. Harus berhadapan langsung bersama masyarakat,” tandasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten Manager Keuangan dan Umum PLN UP3 Palangka Raya, Gian Wijaya, memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pimpinan di tingkat wilayah.
“Tentunya aspirasi dari teman-teman yang hadir hari ini akan kami sampaikan kepada Pak GM. Kami tetap menunggu arahan dari beliau, namun dapat kami pastikan seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan diteruskan kepada pimpinan,” ujarnya.
Gian menjelaskan, pemadaman bergilir dipicu gangguan pada sejumlah pembangkit listrik sejak 22 Juli 2026.
“Ada gangguan di PLTU Asam-Asam dan pembangkit listrik IPP. Kerusakan terjadi pada generator dan water boiler sehingga proses perbaikannya tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Kami harus menjaga kondisi material sehingga proses pemulihan membutuhkan waktu,” jelasnya.
Menurutnya, sistem kelistrikan Kalimantan menggunakan jaringan interkoneksi. Ketika beberapa pembangkit besar mengalami gangguan secara bersamaan, pasokan listrik tidak mampu memenuhi kebutuhan beban sehingga PLN menerapkan manajemen beban.
“Karena ada tiga pembangkit besar yang mengalami kerusakan secara beruntun, daya mampu pasok tidak bisa mengimbangi beban. Karena itu kami menerapkan manajemen beban atau pengaturan pemadaman secara terbatas dan terukur untuk menjaga sistem tetap stabil,” katanya.
PLN memperkirakan pemulihan pasokan dilakukan secara bertahap. Tambahan daya diharapkan mulai masuk pada akhir Juli, sedangkan pemulihan penuh tiga pembangkit diperkirakan berlangsung pada pekan kedua Agustus 2026.
Terkait tuntutan ganti rugi, PLN menyatakan mekanisme kompensasi pelanggan telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 dan pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dampak pemadaman juga dirasakan para peternak ayam broiler di Kalteng. Perwakilan peternak, Satrio, mengaku kerugian telah mencapai ratusan juta rupiah akibat kematian ribuan ayam ketika listrik padam.
“Kalau terjadi pemadaman listrik mendadak, bisa sampai lima ribu ekor ayam mati. Dampaknya benar-benar langsung kami rasakan. Besok kalau tidak ada keputusan yang jelas, kami akan membawa ayam-ayam yang mati ke sini. Bahkan kami siap membawa sekitar 10 pikap ayam yang sudah mati ke lokasi ini,” ungkapnya.
Satrio menjelaskan, kandang ayam modern menggunakan sistem closed house yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjaga sirkulasi udara. Meski memiliki genset, alat tersebut hanya berfungsi sebagai cadangan dan tidak dirancang untuk digunakan terus-menerus.
“Kami menggunakan sistem closed house yang sangat bergantung pada listrik. Genset hanya sebagai cadangan, bukan untuk menggantikan pasokan PLN secara terus-menerus. Ketika genset bermasalah, suplai oksigen di kandang terganggu dan ayam-ayam akhirnya mati,” katanya.
Ia berharap PLN bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat, termasuk tingginya biaya operasional akibat penggunaan genset.
“Kalau memang PLN bisa mengganti biaya BBM genset, mungkin itu bisa menjadi solusi. Tapi kalau kami terus mengandalkan genset, lalu apa gunanya PLN? Persoalan ini bukan hanya merugikan peternak, tetapi juga berpotensi membuat harga ayam di pasaran naik sehingga masyarakat ikut terdampak,” pungkasnya. (sep/cen)
