PALANGKA RAYA – Dalam kontestasi pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2026–2030, ruang publik kampus diwarnai berbagai dinamika. Beragam isu, tudingan, hingga narasi negatif yang menyasar para kandidat terus bermunculan, termasuk yang ditujukan kepada Prof. Bhayu Rhama.
Namun di tengah situasi tersebut, Prof. Bhayu memilih mengambil jalan yang berbeda. Alih-alih memberikan balasan atau terlibat dalam polemik yang berkepanjangan, ia tetap menjalankan aktivitas akademik, serta menjalankan tugas sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPR
Bagi sebagian orang, diam mungkin dianggap kelemahan. Namun bagi Prof. Bhayu, diam adalah cara menjaga marwah kampus agar tidak terseret dalam konflik yang dapat meninggalkan luka di antara sesama civitas akademika.
“Ketika banyak energi habis untuk saling menyerang, saya memilih menggunakan energi itu untuk berpikir bagaimana UPR bisa lebih maju dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Prof. Bhayu.
Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai isu yang beredar di media sosial dan grup percakapan kampus kerap menempatkan namanya dalam berbagai narasi negatif. Meski demikian, tidak terlihat upaya dari Prof. Bhayu untuk membalas dengan serangan serupa.
Sikap itu mendapat perhatian dari sejumlah kolega dan akademisi yang menilai bahwa kontestasi rektor semestinya menjadi ruang adu gagasan, bukan ajang saling menjatuhkan.
Di tengah derasnya arus informasi, Prof. Bhayu tetap meyakini bahwa rekam jejak, karya, dan pengabdian akan berbicara lebih kuat dibandingkan opini yang dibangun sesaat.
Baginya, jabatan rektor bukan sekadar posisi yang harus diperebutkan dengan segala cara. Lebih dari itu, pemilihan rektor adalah momentum menentukan arah universitas yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah.
“Saya tidak ingin pemilihan ini meninggalkan perpecahan. Setelah proses ini selesai, kita semua tetap keluarga besar UPR. Kita tetap bertemu di kampus yang sama, bekerja untuk tujuan yang sama,” katanya.
Prof. Bhayu juga mengaku prihatin apabila energi intelektual kampus justru tersita oleh konflik dan saling serang. Menurutnya, UPR saat ini membutuhkan persatuan untuk menghadapi tantangan besar pendidikan tinggi, mulai dari peningkatan kualitas lulusan, riset, inovasi, hingga kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Karena itu, ia mengajak seluruh civitas akademika untuk menjadikan proses pemilihan rektor sebagai contoh demokrasi akademik yang bermartabat.
“Saya berharap proses ini berjalan damai, sejuk, dan penuh penghormatan satu sama lain. Siapa pun yang nantinya terpilih, tujuan kita tetap sama, yaitu menjadikan UPR semakin unggul dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Kalimantan Tengah dan Indonesia,” tuturnya.
Di tengah berbagai isu yang datang silih berganti, Prof. Bhayu tampaknya memilih satu sikap yang sederhana. Tidak membalas, tidak menyerang, dan tetap bekerja. Sebab baginya, jabatan boleh berganti, tetapi persaudaraan dan masa depan UPR harus tetap dijaga. (cen)
