KASONGAN – Wakil Bupati (Wabup) Katingan, Firdaus, ST selaku Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Katingan mengikuti Penilaian Kinerja Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 secara daring, yang dipusatkan di ruang rapat Kepala Bappedalitbang Kasongan, baru-baru ini.
Dalam pemaparannya, Firdaus menyampaikan berbagai capaian dan upaya konkret Pemerintah Kabupaten Katingan dalam percepatan penurunan angka stunting.
Dia menjelaskan, bahwa intervensi yang dilakukan menyasar langsung kelompok rentan, yakni ibu hamil, bayi dan balita.
“Pelayanan kepada ibu hamil telah menjangkau kurang lebih 2.375 orang, serta bayi dan balita sebanyak 2.337 orang. Ini menjadi fokus utama kami dalam memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan berkualitas,” ungkapnya.
Selain intervensi spesifik di bidang kesehatan, Pemkab Katingan juga melakukan intervensi sensitif melalui perbaikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat.
Pada tahun 2025, pemerintah telah merealisasikan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 47 unit dengan nilai sekitar Rp. 20 juta per unit, serta pembangunan 2 unit rumah baru senilai Rp. 100 juta.
“Selain itu, penyediaan akses air bersih juga diperkuat melalui pengadaan 465 unit tandon air. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Angka stunting di Kabupaten Katingan mengalami penurunan signifikan, dari 34 persen pada tahun 2023 menjadi 19,6 persen di tahun 2024. Pemerintah daerah pun optimistis tren penurunan akan terus berlanjut di tahun 2025,” jelas Wabup.
Firdaus, juga mengungkapkan berbagai program intervensi gizi, diantaranya pemberian makanan bergizi gratis kepada 618 balita, 159 ibu hamil, serta 168 ibu menyusui melalui empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah berjalan.
“Dari sisi regulasi, Pemkab Katingan telah memperkuat landasan hukum melalui Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi, serta pembentukan tim percepatan penurunan stunting melalui Surat Keputusan Bupati,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, total realisasi anggaran penanganan stunting tahun 2025 mencapai sekitar Rp. 21 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari desa sebesar Rp. 17 miliar yang tersebar di 154 desa.
“Selain itu, kecamatan dan kelurahan turut berkontribusi, serta dukungan dari pihak swasta melalui program CSR,” katanya. (ndi)
