JAKARTA – Pemerintah berencana mengalihkan importasi bahan baku gula rafinasi dari swasta ke BUMN.
Pengalihan itu diusulkan karena adanya dugaan rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, untuk mengatasi kerugian Sugar.Co dan mencapai swasembada gula.
Menurut pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, pengalihan impor itu bukan solusi. Jika dalam teori rantai pasok itu menambah satu titik-titik pemasaran lagi.
“Harga raw sugar akan mahal, kemudian akan berdampak pada pabrik gula rafinasi yang menggunakan bahan baku raw sugar,” kata Khudori dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2026).
Kenaikan harga bahan baku, tambahnya, nantinya akan dibebankan oleh industri rafinasi ke industri makanan minuman dan farmasi.
Akhirnya konsumen yang memikul kenaikan biaya tersebut.
Kebijakan tersebut menurut Khudori akan mengulang kegagalan pemerintah mencapai swasembada daging sapi dengan mengimpor daging kerbau dari India dan impor kedelai oleh BUMN.
“Ujung-ujungnya konsumen yang harus membayar dengan harga yang sangat-sangat mahal, karena pada akhirnya BUMN yang ditugasi berdikari dan PTPPI tidak punya kemampuan finansial secara cukup, tidak punya jejaring pemasaran,” papar Khudori.
Terkait perembesan gula rarfinasi ke pasar konsumsi, menurut Khudori, bukan persoalan siapa yang melakukan impor bahan baku gula rafinasi.
Perembesan itu berakar dari lemahnya pengawasan pemerintah dan tingginya disparitas antara harga gula rafinasi dan gula konsumsi.
Terkait swasembada gula rafinasi atau gula industri, Khudori mengatakan,masih jauh, karena seluruh bahan baku gula industri itu masih diimpor.
“Tahun ini 3,2 juta ton raw sugar-nya. Kita masih ada impor, gula konsumsi saja belum swasembada, apalagi gula industry,” ujarnya.
Menyinggung kerugian Sugar Co menurut Khudori sudah bisa diprediksi sejak awal.
Sejak mengonsolidasikan lebih dari 30 pabrik gula, Sugar Co relatif tidak mengalami pertumbuhan.
Di tahap-tahap awal Sugar Co menawarkan sahamnya 49% kepada investor, tetapi sampai sekarang tidak ada yang minat.
“Sejak dibentuk Sugar Co relatif tidak ada pertumbuhan yang menggembirakan,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan sejak 2020, di petani bertembang sistem beli putus.
Petani menjual tebunya ke pabrik gula dan langsung dibayar, tidak harus menggiling jual gula menjadi gula dan bagi hasil.
Nah, perkembangan baru ini mengharuskan pabrik gula punya kemampuan finansial yang memadai.
Pabrik gula BUMN harus bersaing dengan pabrik gula swasta yang mampu membeli tebu dengan harga lebih tinggi.
“Sebenarnya petani itu apa pun dia makhluk ekonomi yang rasional. Jadi, kalau kebijakan pemerintah tidak memberikan kepastian tidak memberikan insentif ekonomi yang baik, pasti dia exit dari pemerintah,” pungkasnya. (jpnn)
