SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H Halikinnor hadiri sekaligus membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro Kabupaten kotim tahun 2023-2027, yang di gelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim, di Ruang Rapat Mall Pelayanan Publik Lantai 3 DPMPTSP.
BACA JUGA: Kobar Terima Penghargaan SWASTI SABA ‘PADAPA’
Halikinnor mengatakan semua masyarakat semua harus peka dan tanggap bahwa revolusi industri 4.0 bukan hanya memerlukan tenaga kerja yang cakap secara teori, namun juga praktikal karena kedepannya, jenis pekerjaan yang ada lebih mengedepankan keahlian sosial dan kreatif.
Kemampuan memecahkan permasalahan yang kompleks, serta kalibrasi dengan mesin digital, big data analisis, bahkan augmented reality (teknologi yang menggabungkan benda maya 2d/3d untuk diproyeksikan ke dunia nyata).
BACA JUGA: Masyarakat Diminta Jaga Hasil Pembangunan
“Jika kita tidak siap dan antisipasi terhadap fenomena konvergensi dari teknologi informasi, akan menimbulkan efek negatif terhadap Tingginya Tingkat Pengangguran (TPT), hal ini disebabkan pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja.
sebagai akibat tidak terserapnya tenaga kerja karena skill mismatch antara demand kebutuhan pasar atau dunia kerja yang mensyaratkan konektivitas antara manusia, mesin dan data (cyber physical system) dengan suplai kompetensi pendidikan vokasi pekerja,” kata Bupati Kotim, Rabu (29/11/2023).
Berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2022, jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kotim sebesar 5,0%, meskipun ada penurunan per Agustus 2023 menjadi 4,77 persen, tetapi masih lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Tengah 4,10 persen.
Meskipun ada indikasi perbaikan pasca pandemik covid tetapi distribusi TPT menurut pendidikan masih teratas tamatan SMK Kejuruan 10,88 persen, diikuti tamatan SMP 6,50 persen, PT 5,04 persen, SMA 4,80 persen, dan SD 3,71 persen.
“Melihat trend dalam 3 tahun terakhir, jumlah tamatan SMK dan sederajat masih tertinggi penyumbang angka pengangguran, bahkan tahun 2022, lebih tinggi dari tahun 2021 (9,76 persen).
Padahal SMK termasuk dalam vokasi yang seharusnya para lulusan smk sudah siap kerja dengan keterampilannya. SMK semestinya bisa menjadi economy strategic, dimana akan mengasah kompetensi seseorang sesuai kemampuan,” ucapnya.
Untuk itu, Pemkab Kotim sejalan dan mendukung pemerintah pusat guna melaksanakan rumusan kebijakan yang adaptif, resilien dan inklusif dalam mapping (pemetaan), diversifikasi (penganekaragaman), spesialisasi (pengkhususan), dan employment (kesempatan kerja).
Kebijakan tersebut meliputi, reformasi dan transformasi pendidikan dan pelatihan vokasi, optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja, perluasan kesempatan kerja, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif, dan hubungan industrial yang harmonis.
“Untuk itu saya meminta kepada perangkat daerah dan instansi terkait agar aktif dan bersungguh sungguh dalam FGD ini untuk bersinergi, memberikan gagasan dan pemikiran yang konstrutif dan adaftif inovatif, dalam solusi kompleksitas ketenaga kerjaan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kotim, Jhony Tangkere menyebutkan tujuan dari penyusunan RTK Makro adalah dalam rangka menyediakan tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, serta mempermudah pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
RTK Kabupaten Kotim tahun 2023-2027 ini merupakan penjabaran perencanaan ketenaga-kerjaan daerah selama lima tahun mendatang, merupakan implementasi pelaksanaan pasal 7 ayat (3) undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Lanjutnya, kegiatan FGD penyusunan RTK Makro, merupakan tahapan proses perencanaan untuk memberikan ruang publik untuk berpartisipasi menyampaikan dan memperkaya idea dan gagasan terstruktur, menyamakan tanggapan atau persepsi terhadap subtansi perencanaan ketenaga kerjaan, sehingga diharapkan adanya perbaikan dan menyempurnakan draf akhir RTK secara holistik dan komprehensif.
“Untuk itu kami mengundang peserta FGD sebanyak 60 orang, dari perangkat daerah dan stakeholder dari berbagai elemen baik itu komisi 4 DPRD, swasta, perbankan, Lpp dan bursa kerja khusus di Kotim.
Serta kita juga mendapat kehormatan kehadiran dari dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan dari Kabupaten Barito Selatan dan Katingan yang akan memperkaya muatan dan subtansi hasil akhir perencanaan ini,” tandasnya. (pri/nur)
