Tekan Inflasi dengan Perkuat Kerja Sama Antar Daerah

Tekan Inflasi
Asisten II Setda Kabupaten Katingan Eka Suryadilaga bersama perwakilan OPD dan Forkopimda saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, baru-baru ini. Foto: IST

KASONGAN – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Katingan, Eka Suryadilaga mengikuti Acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023, baru-baru ini.

Rakor tersebut diikuti secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dari Ruang Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.

Tampak pula hadiri, sejumlah Perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Katingan. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap minggu ini, dalam rangka membahas langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah.

Rakor Pengendalian Inflasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian secara virtual dari Gedung Bhakti Praja. Kegiatan juga diikuti Menteri/Kepala Pemerintah non Kementerian, Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Menurut Asisten II, dalam rapat tersebut Mendagri RI Tito Karnavian menjelaskan bahwa pada Februari lalu berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS menunjukkan, bahwa terjadinya kenaikan inflasi menjadi 5,47 persen. Dimana sebelumnya pada Januari, sebanyak 5,28 persen.

“Sehingga ini harus dapat menjadi perhatian bagi kita semua baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar dapat menekan kenaikan inflasi ini. Oleh sebab itulah, rakor ini rutin dilaksanakan setiap minggunya agar dapat melakukan pengendalian inflasi melalui berbagai faktor nantinya,” jelas Eka usai mengikuti rapat.

Dalam penjelasannya, Mendagri menyampaikan bahwa dalam pengendalian inflasi di daerah, setiap kepala daerah harus memperkuat kerja sama antar daerah. Salah satunya, melalui pemenuhan komoditas dari daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas serta menjalin koordinasi untuk hambatan maupun kendala moda transportasi barang dan jasa.

“Semua Tim Pengendali Inflasi daerah atau TPID, diharapkan dapat mengikuti langkah Presiden turun secara rutin ke pasar untuk mengecek langsung harga-harga komoditas dan sembako yang menjadi bahan pokok kehidupan bagi masyarakat. Sehingga nantinya, dapat dilaporkan dan konsultasikan bagaimana penyelesaian permasalahan Kenaikan Inflasi tersebut,” ungkap Asisten II. (ndi)