fbpx

Pembentukan Bumdes untuk Peningkatan Pendapat Asli Desa

Pembentukan Bumdes
Anggota DPRD Gumas Carles Prenky bersama Arit Bajau dan Dewi Sari saat mengikuti rapat paripurna di gedung utama dewan, Minggu lalu. Foto: Sepanya

KUALA KURUN – Dalam memperkuat perekonomian masyarakat di desa, maka setiap desa harus membentuk badan usaha milik desa (BUMDes), khususnya di Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Sehingga hal tersebut, bisa dikelola bersama-sama, baik dari masyarakat dengan pemerintah desa (Pemdes) yang ada di 114 desa.

Anggota DPRD Kabupaten Gumas Carles Prenky mengatakan dalam pembinaan Bumdes itu yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten setempat. Karena itu mereka, harus melakukan rapat evaluasi terkait adanya pengembangan Bumdes dari ratusan kepala desa dan camat yang ada.

“Kalau tujuan dari Bumdes itu supaya untuk desa ada peningkatan pendapatan asli desa atau PADesa. Sehingga, bisa dikelola oleh masyarakat dan Pemdes, artinya itu bisa memperkuat ekonomi di desa berdasarkan kebutuhan dan potensi di desa tersebut,” kata Carles Prenky, Senin (5/12/2022).

Menurut politisi dari daerah pemilihan II ini menyimpulkan, kinerja Bumdes, kedepan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Ujung pangkalnya akan tertuju  peningkatkan untuk perekonomian desa, PADesa dan itu sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat.

“Maka itu lah yang menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Terutama juga bisa melakukan pemenuhan kebutuhan pokok, SDA di desa bisa dimanfaatkan serta bisa menjadi penggerak ekonomi, sehingga dikelola secara parsial dan bagi yang belum terakomodir,” ujarnya.

Selain itu, sambung dia, adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan semangat para pengurus dalam pengelolaan Bumdes dalam menopang ekonomi desa dan masyarakat, menggali sumber unit usaha, peluang pasar dan meningkatkan pendapatan ekonomi desa.

“Penting sekali menurut kami ya adanya pelatihan bagi mereka perangkat desa, sehingga Bumdes itu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan sejalan dengan program pusat yakni dengan membangun dari desa,” pungkasnya. (nya/abe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *