PALANGKARAYA – Ajakan berdialog oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalteng, kepada mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM), ditolak mentah-mentah.
Tolakan tersebut dilontarkan oleh massa GERAM yang sebelumnya ditawarkan oleh DPD KNPI Kalteng wadah berdialog dengan Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Kami menolak keras langkah KNPI (ajakan berdialog). Kami sudah mengirimkan surat kami tak perlu difasilitasi tanpa embel-embel apapun,” kata Enrico Juru Bicara GERAM.
Padahal ajakan yang disuarakan oleh Ketua DPD KNPI Kalteng M. Alfian Mawardi itu dinilai sebagai langkah konkret untuk menghindari terjadinya kericuhan.
Namun, massa menilai bahwa mereka punya caranya sendiri dalam menyampaikan pendapatnya terutama dalam menyuarakan point-point tuntutan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng.
“Kita menganggap itu kepentingan elit. Massa aksi punya mekanisme tersendiri dan bisa datang menemui Gubernur sendiri,” tegas Enrico.
Sementara, Ketua KNPI Kalteng Muhammad Alfian Mawardi, mengatakan pihaknya sudah menyurati dan mengundang kedua belah pihak agar dapat melaksanakan dialog secara terbuka
“Dialog tersebut sangat perlu dilakukan agar aspirasi yang disampaikan mahasiswa yang melakukan aksi, yang mengatasnamakan Geram dapat didengar langsung oleh pemprov setempat,” katanya.
Alfian menuturkan, dengan adanya dialog tersebut sangat diyakini semua persoalan dapat dimusyawarahkan dengan baik bahkan aspirasi yang disampaikan bisa terakomodir dengan baik.
Sebab, negara telah mengatur agar setiap persoalan yang terjadi dapat dilakukan dengan musyawarah, sehingga tercapai kesepakatan bersama untuk Kalteng yang lebih baik.
“Pada intinya saya dan pengurus KNPI ingin memfasilitasi antara Geram dengan pemprov setempat agar ada dialog yang humanis. Kami ingin aspirasi dan demokrasi dapat berjalan dengan baik di provinsi ini,” bebernya.
Dia mengungkapkan, KNPI adalah milik masyarakat, terutama pemuda, maka sudah menjadi keharusan untuk memfasilitasi dialog tersebut.
Bahkan, pihaknya tidak mau ada terjadi miskomunikasi antara peserta aksi dan pemprov setempat hingga mengakibatkan terjadi kericuhan.
“Kami tentu tidak menginginkan terjadinya kericuhan saat aksi dan penyampaian aspirasi oleh teman-teman OKP dan masyarakat. Kami di KNPI ingin yang terbaik, sehingga harus duduk bersama,” pinta Alfian. (rdo/cen)
