PALANGKA RAYA – Tim konsultan politik In-Depth Politics resmi mencabut hasil survei preferensi mahasiswa terkait figur Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) yang sebelumnya dirilis pada 20 April 2026.
Keputusan ini disampaikan dalam siaran pers tertanggal 3 Mei 2026, menyusul polemik di ruang publik terkait penggunaan istilah dalam rilis survei yang dinilai sensitif oleh sebagian pihak.
Tim Konsultan Lembaga Survei In-Depth Politics, Roby, menyebut bahwa istilah yang digunakan sebenarnya berasal dari konteks lokal, namun diakui belum mempertimbangkan sensitivitas publik secara menyeluruh.
“Penggunaan istilah tersebut tidak ditujukan untuk menggeneralisasi atau mengaitkan dengan stereotip terhadap suku, etnis, maupun kelompok tertentu,” terangnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, In-Depth Politics menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh pihak, khususnya mereka yang merasa tidak nyaman atau tersinggung atas rilis tersebut.
Selain mencabut hasil survei, tim juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyusunan kajian, termasuk pemilihan diksi dan cara penyampaian agar lebih sensitif terhadap nilai sosial dan keberagaman masyarakat.
Langkah ini, menurut mereka, merupakan bagian dari komitmen menjaga nilai-nilai falsafah Huma Betang, yang menjadi simbol kebersamaan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah.
“Kami berharap langkah ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga ruang publik yang sehat, inklusif, dan saling menghargai,” demikian kata Roby.
Polemik survei ini sebelumnya menjadi perhatian publik di Palangka Raya, karena menyangkut dinamika pemilihan pimpinan kampus UPR ke depan. (cen)
