KASONGAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Katingan mengomentari prioritas pembangunan daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023, yakni terkait pengelolaan di bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan yang berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim.
Melalui Juru Bicaranya Aldy. A, Fraksi PKB menuturkan, jika kebijakan tersebut sangat lah tepat, karena kenyataannya di Kabupaten Katingan ini terjadi banjir yang hampir berkelanjutan sejak Tahun 2020. Tentunya, kondisi ini sangat memprihatinkan.
“Karena itu, kami sepakat perlu ada kebijakan yang dilakukan dan sungguh-sungguh menjadi prioritas utama. Termasuk kebijakan dari anggaran belanja yang disediakan dalam jumlah memadai,” kata Aldy dalam Rapat Paripurna DPRD Katingan, baru-baru ini.
Dia menegaskan, untuk mewujudkan prioritas di bidang SDA dan lingkungan maka harus dibuatkan berbagai program maupun kegiatan.
“Untuk jangka pendek, dengan melanjutkan program mengatasi bencana banjir dan juga pasca banjir. Hendaknya itu ditangani secara serius, dengan anggaran yang memadai nilainya,” tuturnya.
Kemudian untuk jangka panjang, lanjut Aldy, hendaknya bisa dipikirkan berbagai kebijakan terkait masalah lingkungan.
“Diantaranya, dengan meningkatkan penertiban penebangan liar perambah hutan dan memelihara hutan-hutan lindung. Selain itu, menghentikan pemberian izin tambahan luasan bagi perusahaan besar sawit yang sudah ada. Lalu mulai memikirkan penanaman hutan kembali pada lahan-lahan tertentu yang gundul, agar bisa menahan air hujan sementara mengalir ke sungai tidak secara serentak,” tegasnya.
Fraksi PKB juga meminta, agar pemerintah harus memprogramkan pengerukan sungai Katingan yang sudah dangkal pada tempat-tempat tertentu. Termasuk pula, pengerukan sungai-sungai kecil cabang Sungai Katingan, karena pendangkalan.
“Dengan bersihnya danau dan sungai kecil, akan memberikan kesempatan ikan-ikan dapat berkembang biak dan dapat menjadi sumber pendapatan dan penghasilan masyarakat desa sekitarnya,” imbuhnya.
Pemerintah daerah juga harus memikirkan, bagaimana merelokasi desa-desa yang selalu terendam musibah banjir berbulan-bulan ke wilayah dataran tinggi. Terutama, desa-desa di wilayah Kecamatan Tasik Payawan dan Kamipang.
“Relokasi dimaksudkan, agar penduduk desa tersebut ditempatkan pada daratan yang lebih tinggi. Untuk itu, mesti dilakukan survey dan studi kelayakan terlebih dahulu, dengan perencanaan yang sangat akurat,” imbuhnya. (ndi)
