PULANG PISAU – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) terus bergulir.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau kini masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara (PKN) sebelum melangkah pada tahapan penentuan pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.
Tim penyidik Kejari Pulang Pisau dijadwalkan akan mendapatkan dukungan pemeriksaan lapangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada pekan depan untuk melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.
Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pulang Pisau, Tory Saputra Marletun, SH MH, membenarkan bahwa proses penanganan perkara saat ini masih menunggu tahapan perhitungan kerugian negara.
“Jadi kami masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dulu, baru kemudian ekspose penentuan siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab atau adanya penetapan tersangka,” kata Tory saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, tim dari BPK RI baru dijadwalkan turun ke lapangan pada pekan depan untuk melakukan perhitungan kerugian negara (PKN).
Hasil perhitungan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan penting bagi penyidik dalam mengembangkan penanganan perkara, termasuk menggelar ekspose untuk menentukan pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
Penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pesparawi tingkat Provinsi Kalteng tahun 2024 tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan perhitungan auditor.
Publik kini menantikan perkembangan penyidikan perkara tersebut, terutama terkait besaran potensi kerugian keuangan negara serta pihak-pihak yang nantinya dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana hibah kegiatan Pesparawi tersebut.
Kejari Pulang Pisau diharapkan dapat menuntaskan proses penyidikan secara transparan dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (cen)
