KASONGAN – Fraksi Partai Amanat Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan dalam pemandangan umumnya mengharapkan, agar Rancangan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.
“Tentunya, dengan tetap harus mentaati peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan,” ujar Budy Hermanto selaku Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Indonesia Raya saat menyampaikan, pemandangan umum terhadap Nota Keuangan atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, pada Rapat Paripurna DPRD Katingan, baru-baru ini.
Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Amanat Indonesia Raya juga mengajak Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih cermat kembali dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 ini.
“Sehingga nantinya, akan menghasilkan APBD yang benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat di Bumi Penyang Hinje Simpei ini,” ucap Budy.
Terkait dengan Nota Keuangan tentang rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, Fraksi Partai Amanat Indonesia Raya menyetujui untuk dibahas lebih lanjut di persidangan selanjutnya.
“Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Pertama, Pemerintah Daerah harus mempunyai penjelasan lebih baik terkait program yang menguatkan ekonomi lokal berbasis pertanian,” imbuh Politisi Partai Gerindra ini.
Selanjutnya terkait bencana banjir melanda Kabupaten Katingan, Budy menyebut, jika banyak masyarakat yang mengalami dampaknya. Salah satunya dalam pelaksanaan pendidikan, banyak sekolah yang tidak bisa melakukan aktivitas belajar mengajar.
“Untuk itu, Fraksi Partai Amanat Indonesia Raya berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam penanganan permasalahan yang diakibatkan oleh bencana banjir,” ujarnya.
Fraksi Partai Amanat Indonesia Raya juga menyarankan kepada pemerintah daerah, untuk melakukan kajian yang baik dan komprehensif terhadap potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sehingga kedepannya, dapat terwujud kemandirian pendapatan anggaran daerah Kabupaten Katingan,” imbuh Budy. (ndi)
