Dewan Dorong Pemkab Tetapkan Manajemen Baru PDAM

Dewan Dorong Pemkab
Anggota DPRD Katingan Endang Susilawatie, S.Pd selaku Juru Bicara Fraksi Amanat Indonesia Raya mendorong pemerintah daerah segera menetapkan manajemen baru untuk PDAM, baru-baru ini. Foto: IST

KASONGAN – Fraksi Amanat Indonesia Raya menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut, setelah memperhatikan Laporan Hasil Rapat kerja Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Katingan dengan Organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah disampaikan dalam rapat paripurna, beberapa waktu lalu.

Juru Bicara Fraksi Amanat Indonesia Raya, Endang Susilawatie, S.Pd mengatakan, terkait raperda tersebut pihaknya menyampaikan beberapa hal dalam pendapat akhirnya.

Mengingat waktu telah memasuki akhir tahun anggaran dan serapan anggaran masih rendah, maka diharapkan kepada pemerintah daerah untuk mendorong seluruh OPD agar lebih mengoptimalkan tugas dan kewajibannya.

“Terutama, kegiatan yang bersifat fisik agar terselesaikan tepat waktu tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas pekerjaan. Sehingga dengan demikian nantinya, serapan anggaran kita yang sejauh ini masih rendah, dapat terlaksana dengan maksimal pada akhir Tahun Anggaran 20220,” ujar Endang dalam Rapat Paripurna DPRD Katingan, baru-baru ini.

Pada kesempatan itu, pihak dewan juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan agar segera menetapkan manajemen baru untuk Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Katingan.

“Diharapkan nantinya kepada manajemen yang baru, dapat memperbaiki sarana dan prasarana PDAM serta meningkatkan kualitas air yang lebih baik,” ucap Endang.

Fraksi Amanat Indonesia Raya juga menyoroti terkait Pendapatan Asli daerah (PAD) yang ditargetkan pada Tahun 2022, di 31 Agustus sudah mencapai 49,34 persen.

“Untuk itu, kami mendorong pemerintah daerah agar lebih giat dan semangat lagi untuk mencapai target yang telah dikta tentukan bersama,” imbuh Politisi Partai Gerindra ini.

Selanjutnya, Fraksi Amanat Indonesia Raya mengharapkan pemerintah daerah melalui OPD yang mendapat Dana Transfer Umum (DTU) untuk Perlindungan Sosial, agar penggunaannya bisa tepat sasaran.

“Yakni, bagi masyarakat Kabupaten Katingan yang terdampak inflasi akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak atau BBM,” tutur Endang.

Diungkapkan Politisi Perempuan ini, sekarang intensitas hujan di Kabupaten Katingan meningkat. Untuk itu, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah agar dapat mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan dampaknya.

“Terlebih, bagi masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Katingan. Baik dari sisi ekonomi, sosial dan kesehatan,” tutupnya. (ndi)