KETIKA kabut asap dan udara bersih masih menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng), dua kelompok dengan pandangan berbeda hadir di tempat yang sama Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Jumat (23/10/2026).
Di satu sisi, Aliansi Rakyat Dayak untuk Huma Betang datang membawa dukungan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Gerakan ini melibatkan sejumlah organisasi masyarakat (ormas), emak-emak, hingga perempuan lanjut usia.
Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan masyarakat menyuarakan tuntutan berbeda. Mereka mendesak pemerintah daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar karhutla di Kalteng ditetapkan sebagai bencana nasional.
Dua gerakan. Dua sikap. Dua cara memandang penanganan bencana. Namun, di balik perbedaan itu, ada satu persoalan yang semestinya tidak boleh tenggelam. Yakni, masyarakat membutuhkan udara bersih, perlindungan kesehatan, dan kepastian bahwa karhutla ditangani secara serius.
Ketika api belum sepenuhnya menjadi masa lalu dan asap masih menyisakan kecemasan, perbedaan pendapat di ruang publik menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana perbedaan itu dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Aliansi Rakyat Dayak untuk Huma Betang menempatkan dukungan terhadap pemerintah sebagai sikap utama gerakan mereka. Dukungan tersebut diarahkan kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya menangani karhutla di wilayah Kalteng.
Kehadiran kelompok masyarakat, termasuk emak-emak dan nenek-nenek, memperlihatkan bahwa persoalan karhutla juga menjadi ruang bagi warga untuk menyatakan sikap terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam demokrasi, dukungan semacam itu merupakan hak warga negara. Masyarakat tidak harus selalu mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah untuk menunjukkan kepedulian terhadap daerahnya.
Namun, dukungan kepada pemerintah juga dapat berjalan beriringan dengan tuntutan agar penanganan bencana semakin efektif, terbuka, dan terukur.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan memilih menyampaikan desakan melalui jalur demonstrasi. Mereka meminta pemerintah daerah mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada pemerintah pusat.
Tuntutan tersebut mencerminkan pandangan bahwa skala persoalan karhutla di Kalteng perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.
Penetapan status bencana nasional sendiri bukan semata-mata persoalan dukungan atau penolakan politik. Ada pertimbangan hukum, kondisi faktual, kapasitas penanganan, serta kewenangan pemerintah yang perlu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.
Karena itu, tuntutan tersebut patut dibahas berdasarkan kondisi di lapangan dan kebutuhan penanganan bencana, bukan hanya dilihat sebagai posisi yang berseberangan dengan pemerintah.
Dua kelompok itu mungkin berbeda dalam menilai langkah yang harus ditempuh. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa salah satunya tidak peduli terhadap masyarakat.
Yang perlu diperiksa adalah substansi sikap, alasan yang mendasarinya, serta bagaimana masing-masing pihak menempatkan keselamatan warga sebagai kepentingan utama.
Redaksi melihat karhutla bukan sekadar urusan pemadaman api atau penanganan titik panas. Dampaknya menjalar ke kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ketika kualitas udara memburuk, bayi, anak-anak, lansia, serta warga dengan kondisi kesehatan rentan membutuhkan perlindungan lebih besar.
Bagi keluarga yang khawatir anaknya mengalami gangguan pernapasan, perdebatan tentang siapa yang mendukung pemerintah dan siapa yang mengkritiknya mungkin bukan persoalan paling mendesak.
Mereka membutuhkan informasi kualitas udara yang mudah diakses, layanan kesehatan yang memadai, serta langkah perlindungan yang jelas ketika paparan asap meningkat.
Kabar mengenai seorang bayi berusia enam bulan yang meninggal dunia di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, dengan dugaan pneumonia yang dikaitkan dengan dampak karhutla juga menjadi pengingat akan besarnya risiko kesehatan yang harus diperhatikan. Namun, hubungan langsung antara paparan asap dan kematian tersebut tetap harus mengacu pada hasil pemeriksaan serta keterangan medis yang berwenang.
Di tengah situasi seperti ini, tuntutan penanganan karhutla yang lebih efektif bukan hanya kepentingan kelompok demonstran. Demikian pula, upaya pemerintah yang benar-benar melindungi masyarakat tidak semestinya menjadi kepentingan eksklusif kelompok pendukung pemerintah.
Keselamatan warga merupakan kepentingan bersama. Sebab, udara yang dihirup masyarakat tidak mengenal batas organisasi, pilihan sikap, maupun barisan demonstrasi. Bahkan, persoalan adab yang beberapa waktu lalu viral di media sosial.
Ada satu hal yang mudah terlupakan ketika perbedaan sikap di ruang publik semakin menonjol. Mahasiswa yang berdiri di barisan demonstrasi juga merupakan anak-anak muda yang sedang memperjuangkan masa depan mereka. Mereka adalah bagian dari generasi yang kelak akan mewarisi kondisi lingkungan Kalteng hari ini.
Sebagian mungkin seusia dengan anak-anak para ibu yang hadir dalam gerakan pendukung pemerintah. Sebagian lainnya bisa jadi seusia dengan cucu-cucu perempuan lanjut usia yang ikut menyampaikan sikap di depan kantor gubernur. Perbedaan pandangan tidak menghapus kenyataan tersebut.
Mahasiswa berhak menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui cara-cara yang damai dan bertanggung jawab. Warga yang memilih memberikan dukungan kepada pemerintah juga memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat.
Keduanya tidak perlu dipertentangkan sebagai dua kelompok yang saling meniadakan. Dalam demokrasi, kritik bukan otomatis permusuhan. Dukungan pun bukan berarti seseorang harus menutup mata terhadap kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan.
Kritik dapat menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mengevaluasi langkahnya. Dukungan dapat menjadi bentuk kepercayaan masyarakat terhadap upaya yang sedang dilakukan.
Yang menentukan nilai keduanya adalah alasan, cara penyampaian, dan kesediaan untuk melihat kenyataan secara terbuka.
Karena itu, ketika dua kelompok hadir di lokasi yang sama dengan tuntutan berbeda, hal terpenting bukan sekadar menghitung siapa yang lebih banyak atau menentukan siapa yang paling berhak berbicara.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap terjaga dan persoalan masyarakat tidak kehilangan tempat dalam perdebatan tersebut.
Tidak semua orang harus mendukung penetapan status bencana nasional. Tidak pula setiap orang harus sepakat dengan seluruh langkah pemerintah dalam menangani karhutla.
Perbedaan penilaian terhadap situasi bencana dapat terjadi. Sebagian warga mungkin menilai pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang patut didukung. Sebagian lainnya dapat berpandangan bahwa langkah yang ada belum cukup dan membutuhkan intervensi yang lebih luas. Kedua pandangan itu seharusnya diuji melalui fakta, data, dan hasil penanganan di lapangan.
Berapa banyak titik api yang berhasil dikendalikan? Bagaimana perkembangan kualitas udara? Sejauh mana dampak kesehatan masyarakat ditangani? Apa kendala yang masih dihadapi? Apakah sumber-sumber kebakaran telah ditindak sesuai ketentuan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih produktif untuk dijawab daripada mempertajam perbedaan identitas atau mempertanyakan kepedulian seseorang hanya karena pilihan sikapnya berbeda.
Empati tidak mensyaratkan keseragaman pendapat. Seseorang dapat mendukung pemerintah sekaligus meminta penanganan yang lebih baik. Seseorang juga dapat mengkritik pemerintah tanpa harus menolak seluruh upaya yang telah dilakukan.
Dalam situasi bencana, ruang dialog semestinya tetap terbuka bagi kedua kemungkinan tersebut. Sebab, tujuan akhirnya bukan memenangkan perdebatan, melainkan memastikan bahwa setiap keputusan dan langkah penanganan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kehadiran dua gerakan dengan sikap berbeda di Kantor Gubernur Kalteng pada Jumat (23/10/2026), memperlihatkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga telah menjadi ruang perdebatan tentang kebijakan dan cara pemerintah menangani krisis.
Perbedaan itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ada risiko ketika perhatian publik terlalu banyak tersedot pada pertentangan antarkelompok, sehingga substansi persoalan justru terpinggirkan.
Masyarakat berhak mengetahui langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah, hasil yang dicapai, hambatan yang masih ada, serta rencana perlindungan bagi warga terdampak.
Pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan, termasuk ketika muncul desakan agar status bencana nasional diusulkan kepada pemerintah pusat.
Transparansi semacam itu penting agar dukungan tidak berhenti pada pujian dan kritik tidak berhenti pada tuntutan. Keduanya perlu bertemu pada ukuran yang sama. Keselamatan masyarakat dan efektivitas penanganan bencana.
Aliansi Rakyat Dayak untuk Huma Betang memiliki ruang untuk menyampaikan dukungan. Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan memiliki ruang untuk menyampaikan tuntutan.
Namun, dukungan maupun tuntutan seharusnya tidak membuat penderitaan masyarakat terdampak kehilangan perhatian. Api perlu dikendalikan. Risiko kesehatan harus ditekan. Informasi kualitas udara mesti disampaikan secara terbuka. Kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan, sementara sumber kebakaran perlu ditangani sesuai ketentuan hukum.
Itulah pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui demonstrasi, dukungan politik, ataupun perdebatan di ruang publik. Pada akhirnya, tidak ada kelompok yang memiliki hak eksklusif atas kepedulian terhadap Kalteng.
Mereka yang mendukung pemerintah berhak menyampaikan sikap. Mereka yang menuntut perubahan kebijakan juga berhak bersuara. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari demokrasi yang perlu dijaga.
Namun, di tengah karhutla, setiap kelompok juga perlu mengingat bahwa ada masyarakat yang menunggu hasil nyata dari seluruh dinamika tersebut.
Ada orang tua yang khawatir terhadap kesehatan anaknya. Ada warga yang harus membatasi aktivitas ketika udara memburuk. Ada masyarakat yang berharap persoalan karhutla tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang memadai.
Bagi mereka, yang paling penting bukan siapa yang berdiri di sisi pemerintah dan siapa yang berada di barisan pengkritik. Mereka membutuhkan kepastian bahwa keselamatan dan kesehatan mereka menjadi prioritas.
Dua gerakan boleh berbeda jalan. Dukungan dan kritik boleh berdiri berdampingan. Namun, ketika kabut asap menyelimuti kehidupan, keduanya seharusnya tidak kehilangan arah yang sama. Memperjuangkan masa depan Kalteng yang lebih aman dan sehat.
Sebab, udara bersih bukan milik pendukung pemerintah ataupun pengkritiknya. Udara bersih adalah hak masyarakat.
Dan ketika masyarakat masih berjuang mendapatkan hak itu, pertanyaan terpenting bukanlah siapa yang menang dalam pertentangan, melainkan seberapa jauh seluruh energi, dukungan, dan kritik yang muncul mampu mendorong penyelesaian karhutla secara nyata. (*)
Penulis: Vinsensius
Disclaimer: Opini ini merupakan catatan Redaksi Kaltengoke.com tanpa mewakili kepentingan pihak mana pun.
