PANGKALAN BUN – Api tidak pernah menunggu. Ketika bara mulai menyala di semak-semak, merambat ke lahan perkebunan dan ditiup angin semakin jauh, warga hanya memiliki sedikit waktu untuk bertindak. Bagi masyarakat Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), kondisi seperti itu bukan sekadar kekhawatiran.
Karhutla telah beberapa kali terjadi di wilayah mereka. Masalahnya, ketika api datang, persoalan warga bukan hanya bagaimana memadamkan kobaran. Ada persoalan lain yang tak kalah krusial. Yaitu, dari mana air harus didapatkan?
Saluran irigasi pertanian yang seharusnya dapat menjadi salah satu tumpuan justru tidak sepenuhnya berfungsi. Sejumlah jaringan irigasi di kawasan pertanian dan perkebunan masyarakat dilaporkan dalam kondisi tidak optimal. Ada saluran yang kering, sementara bagian lainnya mulai dipenuhi semak belukar.
Bagi petani, kondisi tersebut terasa ironis. Irigasi dibangun untuk menopang kehidupan pertanian. Namun ketika musim kemarau datang dan api mulai mengancam lahan, sumber air yang diharapkan bisa digunakan untuk pemadaman awal justru tidak tersedia.
Di tengah ancaman karhutla, air bukan sekadar kebutuhan pertanian. Air adalah waktu. Semakin dekat sumber air dengan lokasi kebakaran, semakin besar peluang warga menghentikan api ketika masih kecil.
Sebaliknya, ketika air berada jauh dari lokasi, warga harus kehilangan waktu untuk mencari, mengambil, kemudian mengangkutnya ke titik kebakaran. Dan dalam situasi karhutla, waktu beberapa menit saja bisa sangat berarti.
Masyarakat Kumpai Batu Bawah merupakan salah satu kelompok yang berada langsung di kawasan pertanian dan perkebunan. Ketika muncul titik api, masyarakat menjadi pihak yang pertama kali berada di sekitar lokasi.
Mereka tidak bisa sekadar menunggu api membesar kemudian berharap bantuan datang. Api yang masih kecil masih mungkin dilawan secara gotong royong. Semak yang terbakar bisa segera dipadamkan. Bara bisa disiram sebelum merambat ke bagian lahan lainnya.
Tetapi semua itu membutuhkan satu hal yang paling mendasar yaitu air. Ketika saluran irigasi yang berada di kawasan pertanian tidak berfungsi optimal, warga terpaksa mencari sumber air alternatif. Di situlah persoalan menjadi semakin rumit. Jarak yang jauh berarti waktu yang terbuang. Sementara api terus bergerak.
Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap pemerintah tidak hanya datang ketika karhutla sudah membesar, tetapi juga membenahi infrastruktur yang dapat memperkuat kemampuan warga melakukan pencegahan dan pemadaman awal.
Ancaman tersebut bukan tanpa alasan. Data BPBD Kobar mencatat Desa Kumpai Batu Bawah menjadi salah satu wilayah yang mengalami penanganan karhutla sepanjang September 2026.
Pada 10 September, karhutla di wilayah tersebut tercatat dengan luasan sekitar 1 hektare. Tidak berhenti di situ. Pada 16 September, wilayah yang sama kembali tercatat dalam penanganan karhutla dengan luasan sekitar 0,05 hektare. Sehari kemudian, 17 September, kembali terjadi penanganan karhutla dengan luasan sekitar 0,50 hektare. Rangkaian kejadian itu memperlihatkan bahwa ancaman api masih nyata di sekitar masyarakat.
Persoalan sumber air pun menjadi semakin penting. Sebab, ketika kebakaran terjadi berulang, kemampuan masyarakat melakukan respons cepat menjadi bagian penting dalam mencegah api berkembang menjadi lebih besar.
Kumpai Batu Bawah bukan satu-satunya wilayah di Kecamatan Arut Selatan yang menghadapi karhutla. Sepanjang September 2026, BPBD Kobar juga mencatat penanganan karhutla di sejumlah wilayah lain di Arut Selatan, di antaranya Mendawai, Tanjung Putri, Pasir Panjang, Raja Seberang dan sejumlah wilayah lainnya.
Pemerintah Kabupaten Kobar sebelumnya juga menyebut Kecamatan Kumai dan Arut Selatan sebagai wilayah yang mengalami dampak karhutla cukup luas. Hingga 2 September 2026, BPBD Kobar memperkirakan luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 1.800 hektare. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla bukan hanya tentang titik api.
Di balik setiap titik api ada masyarakat yang harus berhadapan dengan asap, lahan yang terbakar, risiko kehilangan sumber penghidupan, serta kebutuhan akan air untuk melakukan pemadaman.
Karena itu, masyarakat Kumpai Batu Bawah tidak hanya meminta pemerintah memperbaiki jaringan irigasi. Petani juga berharap pemerintah membangun embung di sekitar kawasan pertanian dan perkebunan masyarakat.
Usulan tersebut muncul dari kebutuhan yang sangat praktis. Embung diharapkan menjadi tempat penyimpanan air yang bisa dimanfaatkan ketika musim kemarau sekaligus menjadi sumber air darurat apabila terjadi karhutla.
Yang paling penting, embung tersebut diharapkan dibangun tidak terlalu jauh dari kawasan perkebunan masyarakat. Sebab bagi warga, jarak sumber air dengan titik kebakaran bisa menentukan cepat atau lambatnya api dikendalikan.
“Kalau terjadi kebakaran, kami ingin ada sumber air yang dekat dengan lokasi kebun. Jadi masyarakat bisa cepat mengambil air untuk melakukan pemadaman sebelum api membesar,” ungkap Bambang salah seorang petani dari Kumpai Batu Bawa, baru-baru ini.
Harapan itu sederhana. Namun di tengah musim kemarau dan ancaman karhutla, keberadaan sumber air yang dekat bisa menjadi sangat berarti.
Masyarakat menilai penanganan karhutla tidak semestinya hanya berfokus pada pemadaman setelah api membesar. Pencegahan dan respons awal juga membutuhkan dukungan infrastruktur.
Irigasi yang berfungsi optimal dapat membantu kebutuhan pertanian sekaligus menyediakan akses terhadap sumber air di kawasan lahan.
Sementara embung dapat menjadi cadangan air yang dapat diandalkan ketika kondisi saluran irigasi tidak mampu memenuhi kebutuhan.
Bagi petani Kumpai Batu Bawah, persoalannya pada akhirnya kembali pada pertanyaan yang sangat sederhana. Ketika musim kemarau datang, ketika lahan mulai kering, dan ketika api tiba-tiba muncul, dari mana air harus diambil?
Sebab api bisa muncul dalam hitungan menit. Tetapi tanpa sumber air yang dekat, warga membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk melawannya. Dan ketika air datang terlambat, api mungkin sudah lebih dulu membesar.
Bagi masyarakat Kumpai Batu Bawah, memperbaiki irigasi dan membangun embung bukan semata-mata soal pembangunan infrastruktur pertanian. Ini juga soal memberi warga kesempatan untuk melawan api sebelum api kehilangan kendali.
Di tengah ancaman karhutla yang terus berulang, air yang tersedia di dekat lahan bukan lagi sekadar fasilitas. Masyarakat Kumpai Batu Bawah berharap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut.
Mereka berharap dilakukan pengecekan jaringan irigasi yang ada, pembersihan saluran yang dipenuhi semak, perbaikan jaringan yang rusak, serta pembangunan embung di sejumlah titik strategis yang dekat dengan kawasan perkebunan masyarakat.
Harapan itu dinilai semakin penting di tengah kondisi kemarau dan ancaman karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kobar.
Bagi petani Kumpai Batu Bawah, embung bukan sekadar tempat menampung air untuk pertanian. Di tengah ancaman karhutla, embung juga dapat menjadi sumber air penyelamat ketika api mulai membakar lahan.
“Jangan tunggu api membesar baru mencari air. Sediakan sumber air sedekat mungkin dengan lahan masyarakat,” ucapnya.
Masyarakat pun mendesak perhatian Gubernur Kalteng Agustiar Sabran tidak hanya datang ketika karhutla sudah terjadi, tetapi juga melalui pembangunan infrastruktur pencegahan yang dapat digunakan masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran.
Karena bagi petani, irigasi yang kering dan ketiadaan embung bukan hanya persoalan pertanian, tetapi juga persoalan keselamatan ketika api datang. (cen)
