Lelang Rumah dan Tanah di Pulang Pisau Dipersoalkan, Istri Debitur Bantah Tanda Tangan Persetujuan

lelang tanah
Ilustrasi

PALANGKA RAYA – Rencana pelelangan tanah dan rumah di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), menuai keberatan.

Sapta, istri Ramlan selaku pemilik sertifikat tanah tersebut, secara resmi mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya.

Melalui surat tertanggal 18 November 2026, Sapta meminta pelaksanaan lelang yang dijadwalkan Kamis 19 November 2026, dihentikan atau ditunda sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Keberatan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak adanya persetujuan dirinya sebagai istri dalam proses pembebanan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang menurutnya merupakan harta bersama dalam perkawinan.

Dalam suratnya, Sapta menyatakan akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk mempersoalkan keabsahan pembebanan Hak Tanggungan terhadap objek tersebut.

Sapta menjelaskan, tanah dan bangunan yang menjadi objek lelang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 718/Mantaren I dengan nomor identifikasi bidang tanah 15.12.03.11.1.00718 atas nama Ramlan Silaen.

Objek tersebut berlokasi di Jalan Lintas Kalimantan, Rey 6, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan surat keberatan, luas awal tanah tercatat 14.296 meter persegi. Sementara luas sisa berdasarkan catatan pemisahan pada sertifikat mencapai 3.082 meter persegi.

Sapta mengungkapkan, peralihan hak atas tanah kepada suaminya tercatat pada 23 April 2015 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/2015 tertanggal 16 Maret 2015.

Namun, ia mempersoalkan proses pembebanan Hak Tanggungan yang diduga dilakukan tanpa persetujuannya.

“Saya tidak ikut menandatangani perjanjian pembiayaan suami saya pada PT Sarana Kalteng Ventura dengan nilai awal Rp450.000.000. Saya tidak pernah menghadap notaris atau pihak Perseroan untuk menyetujui penjaminan objek ini,” terang Sapta, Rabu (18/11/2026).

Ia juga menyatakan, tidak pernah memberikan persetujuan atas penjaminan tersebut dan menyangkal tanda tangan yang dicantumkan atas namanya dalam dokumen persetujuan.

Dalam surat pernyataan terpisah tertanggal 18 November 2026, Sapta kembali menegaskan keberatannya. Ia bahkan menduga tanda tangan yang tercantum dalam dokumen persetujuan penggunaan tanah dan rumah tersebut bukan tanda tangannya.

Atas dasar itu, ia meminta agar KPKNL Palangka Raya dan pihak PT Ventura menunda maupun membatalkan pelaksanaan lelang sampai dugaan pemalsuan tanda tangan serta keabsahan dokumen penjaminan diperiksa melalui proses hukum.

Tidak hanya meminta penundaan, Sapta juga meminta pejabat lelang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan lelang.

Di antaranya mencocokkan identitas, luas tanah tersisa, dan dasar eksekusi dengan Akta Jual Beli (AJB), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah terkini, Akta Pemberian Hak Tanggungan, sertifikat Hak Tanggungan, serta dokumen persetujuan pasangan.

Ia turut menyoroti adanya perbedaan tahun kelahiran Ramlan Silaen dalam dokumen kependudukan. Dalam SHM tercatat lahir tahun 1962, sedangkan dalam KTP tercatat tahun 1965.

Selain itu, surat keberatan tersebut menyebut Hak Tanggungan BRI Nomor 28/2005 tercatat telah lunas pada 2008. Hal ini juga diminta untuk dicermati dalam pemeriksaan dokumen dan dasar pelaksanaan lelang.

Sapta merujuk Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai dasar keberatannya.

Ia juga meminta pejabat lelang memperhatikan ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 PMK Nomor 122 Tahun 2023, termasuk aspek legalitas formal dokumen pelaksanaan lelang.

Sapta meminta agar keberatannya dicatat dan penjual segera mengajukan pembatalan jadwal serta menangguhkan pelaksanaan lelang ulang sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.

Apabila sebelum lelang dimulai terdapat permintaan tertulis dari penjual atau penetapan maupun putusan pengadilan yang memerintahkan penundaan atau pembatalan, ia meminta pejabat lelang mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Di akhir suratnya, Sapta meminta KPKNL Palangka Raya memberikan nomor agenda pengaduan serta konfirmasi tertulis mengenai status lelang sebelum pelaksanaan. Ia juga menyatakan bukti pendaftaran gugatan perdata akan disusulkan. (cen)