Rektor UPR Dorong AIPI Kalteng Jadi Mitra Kritis Pemerintah dalam Mengawal Pembangunan

aipi
Melalui momentum pengukuhan ini, AIPI Kalteng diharapkan semakin memperkuat peran akademisi dalam mengawal demokrasi, mengembangkan kajian politik, dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi arah kebijakan pembangunan di Kalteng. Foto: Ist

PALANGKA RAYA – Rektor Universitas Palangka Raya (UPR), Prof. Bhayu Rhama, S.T., M.B.A., Ph.D., mendorong pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Kalimantan Tengah (Kalteng) agar tidak hanya menjalankan kegiatan seremonial, tetapi mampu menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Pengurus AIPI Kalteng, Senin (16/11/2026).

Menurut Bhayu, keberadaan AIPI memiliki posisi strategis dalam mendorong pengembangan ilmu politik sekaligus memperkuat kehidupan demokrasi, khususnya di Kalteng.

Ia menegaskan, politik tidak semata-mata berkaitan dengan kekuasaan maupun penyelenggaraan pemilihan umum. Lebih dari itu, politik juga menyangkut proses perumusan kebijakan publik dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, AIPI diharapkan menjadi ruang bagi akademisi dan peneliti untuk menghasilkan pemikiran yang kritis, objektif, serta solutif dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.

“Kalteng memiliki berbagai dinamika dan tantangan pembangunan, mulai dari penguatan demokrasi lokal hingga pemerataan daerah. Berbagai persoalan ini membutuhkan keterlibatan kita,” ujarnya.

Bhayu berharap AIPI Kalteng dapat mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Namun, kemitraan tersebut harus tetap dibarengi dengan sikap kritis dan menjaga independensi sebagai organisasi keilmuan.

Lebih lanjut, Bhayu menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara AIPI dan perguruan tinggi. Menurutnya, ilmu pengetahuan harus mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan penelitian bersama, diskusi ilmiah, hingga publikasi akademis yang menghubungkan pemikiran akademisi dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Ia juga berharap AIPI menjadi wadah terbuka bagi generasi akademisi dan mahasiswa muda agar regenerasi pemikiran politik tetap berjalan dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

Bhayu mengingatkan bahwa tantangan terbesar sebuah organisasi bukan terletak pada proses pembentukannya, melainkan pada konsistensi dan manfaat yang dapat diberikan setelah organisasi tersebut berjalan.

“Tantangan terbesar sebuah organisasi bukanlah pada pembentukannya, melainkan pada konsistensi dan kemanfaatannya. Bangunlah semangat kebersamaan dan hadirkan program-program berdampak, bukan yang sekadar seremonial,” tegasnya.

Ia juga mendorong AIPI menjadi ruang pertukaran gagasan, penyampaian kritik konstruktif, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bhayu menyampaikan bahwa UPR senantiasa terbuka untuk menjalin kerja sama dengan AIPI dalam memajukan pendidikan dan pengembangan keilmuan di Kalteng.

Ia berharap kepengurusan AIPI Kalteng yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan Indonesia. (cen)