PALANGKA RAYA – Krisis antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) terus menuai sorotan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng, M Zainal, mendesak PT Pertamina Patra Niaga agar tidak hanya menyampaikan klaim stok BBM aman tanpa dibuktikan kondisi nyata di lapangan.
Menurut Zainal, masyarakat saat ini masih harus mengantre berjam-jam bahkan hingga malam hari demi mendapatkan BBM di sejumlah SPBU, khususnya di Kota Palangka Raya dan beberapa kabupaten lainnya di Kalteng.
“Jangan hanya bicara kuota aman di media, sementara rakyat menjerit karena harus mengantre berjam-jam bahkan bermalam di SPBU. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar data statistik yang bertolak belakang dengan fakta di lapangan,” tegasnya, Jumat (8/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul klaim pihak Pertamina melalui Sales Area Manager Kalteng yang menyebut stok dan distribusi BBM di wilayah Kalteng dalam kondisi aman dan terkendali.
Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU yang menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan utama, termasuk di Kota Palangka Raya.
Zainal menilai persoalan distribusi BBM ini telah memicu dampak domino terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari terganggunya sektor transportasi hingga meningkatnya biaya operasional usaha kecil dan distribusi barang.
“Kelangkaan dan kesulitan mendapatkan BBM ini memicu efek domino, mulai dari kenaikan harga barang pokok hingga kesulitan operasional sektor transportasi dan logistik,” ungkapnya.
Ia menegaskan Pertamina sebagai pihak yang memegang mandat distribusi energi tidak seharusnya hanya berlindung di balik alasan peningkatan permintaan ataupun kendala teknis semata.
Menurutnya, masyarakat Kalteng berhak mendapatkan pelayanan distribusi BBM yang stabil mengingat daerah tersebut merupakan salah satu wilayah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia.
Karena itu, PWI Kalteng mendesak Pertamina membuka data distribusi BBM secara transparan kepada publik agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kami mendesak Pertamina untuk membuka data distribusi secara transparan ke publik. Jika memang ada kendala di jalur suplai atau permainan oknum, ungkap saja. Rakyat Kalteng berhak tahu mengapa di tanah mereka sendiri, BBM menjadi barang yang sulit didapat,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Zainal meminta Pertamina segera menormalisasi distribusi BBM agar antrean panjang di SPBU tidak terus menjadi persoalan berkepanjangan di Kalteng. (*/cen)
