PALANGKA RAYA — Gerakan Kesadaran Kolektif Papua bersama Badan Koordinasi Mahasiswa Papua (BKMP) Korwil Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Himpunan Mahasiswa Papua (HIMAPA) Kalteng menyatakan sikap keras menyikapi insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada publik, kelompok mahasiswa Papua di Kalteng tersebut menilai insiden yang berdampak terhadap ratusan siswa itu harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Tanah Papua.
Mereka menilai keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dan meminta pemerintah memastikan seluruh proses penyediaan makanan, mulai dari pengolahan, distribusi hingga makanan diterima siswa, memenuhi standar keamanan pangan.
“Ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Ketika anak-anak menjadi korban, pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab,” ungkap Jekson Wanimbo dalam rilisnya, Sabtu (8/8/2026).
Kelompok tersebut juga mempertanyakan sistem pengawasan dalam pelaksanaan MBG, khususnya terkait higienitas makanan, waktu pengolahan dan distribusi, serta mekanisme pemeriksaan makanan sebelum diberikan kepada siswa.
Mereka menilai persoalan keamanan pangan dalam program MBG perlu mendapat perhatian serius karena insiden serupa juga pernah terjadi di sejumlah daerah. Badan Gizi Nasional sendiri sebelumnya menyatakan bahwa setiap dugaan insiden keracunan harus diselidiki, termasuk melalui pemeriksaan sampel makanan dan bahan baku di laboratorium.
Dalam pernyataannya, Gerakan Kesadaran Kolektif Papua, BKMP Korwil Kalteng dan HIMAPA Kalteng menyebut terdapat dugaan kelalaian serius dalam pelaksanaan program MBG di Papua.
Mereka mendesak aparat penegak hukum melakukan investigasi secara transparan untuk mengetahui penyebab pasti insiden serta menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum.
Dalam pernyataan sikapnya, kelompok mahasiswa tersebut menyampaikan delapan tuntutan. Pertama, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto menghentikan sementara program MBG di seluruh Tanah Papua sampai terdapat jaminan mengenai keamanan dan sistem pengawasan yang memadai.
Kedua, mereka meminta pemerintah memberikan pendidikan dan layanan kesehatan secara gratis di seluruh Tanah Papua.
Ketiga, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kelalaian yang menyebabkan munculnya korban dalam insiden tersebut.
Keempat, mereka meminta pimpinan Badan Gizi Nasional bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka terkait pelaksanaan program MBG serta insiden yang terjadi di Jayapura.
Kelima, mereka menuntut adanya penyelidikan yang transparan untuk memastikan penyebab kejadian serta pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik secara hukum maupun berdasarkan mekanisme adat yang berlaku.
Keenam, mereka menolak pelaksanaan program pemerintah yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan anak-anak apabila standar keamanan pangan belum dapat dipastikan.
Ketujuh, mereka meminta pengawasan terhadap urusan pangan dan gizi anak di Tanah Papua melibatkan masyarakat adat, orang tua, serta lembaga lokal sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada sistem dapur terpusat.
Kedelapan, mereka menyerukan persatuan mahasiswa Papua untuk bersama-sama mengawal keselamatan generasi muda dan memastikan setiap kebijakan pemerintah yang menyasar masyarakat Papua dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab.
Kelompok mahasiswa Papua di Kalteng menilai pelaksanaan program nasional di Tanah Papua harus memperhatikan kondisi geografis, sosial dan kebutuhan masyarakat setempat.
Menurut mereka, keterlibatan masyarakat lokal diperlukan agar pengawasan terhadap distribusi makanan dapat dilakukan lebih efektif.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua juga pernah menyoroti kebutuhan infrastruktur dapur MBG di wilayah Jayapura. Pada April 2025, Pemprov Papua menyebut kebutuhan dapur gizi di Kota Jayapura mencapai sekitar 20 unit, sementara saat itu baru satu dapur yang aktif.
Karena itu, mereka meminta pemerintah tidak hanya mengejar target distribusi program, tetapi memastikan seluruh standar keamanan, kualitas makanan, pengawasan dan pertanggungjawaban berjalan secara nyata.
“Keselamatan anak-anak Papua harus menjadi prioritas. Program pemerintah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran baru,” tegas Jekson Wanimbo.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Jekson Wanimbo, Milik Mirip dan Yusman Wenda sebagai pihak yang menyampaikan sikap kelompok. (cen)
