PALANGKA RAYA-Beberapa waktu ini, Kota Cantik Palangka Raya kembali diguyur hujan selama bulan Maret 2024. Karena akibat dari hujan tersebut, sebagian Kota Palangka Raya mengalami banjir di beberapa titik.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing, menegaskan solusi untuk menghentikan banjir, yaitu masyarakat harus mau direlokasi.
Ia menjelaskan, Kota Palangka Raya itu tidak seluruhnya bisa dibangun, karena ada beberapa kawasan yang sebenarnya tidak boleh dibangun.
“Karena banyaknya masyarakat yang baru datang, dan tidak punya lahan, mereka mendirikan bangunan di lahan-lahan yang tidak boleh dibangun. Alasan kenapa tidak boleh didirikan bangunan itu karena sering terjadi banjir,” ucapnya, saat di wawancara di Kantor Komisi III DPRD Kalteng, Selasa (19/3/2024).
Kalau untuk menangani masalah banjir tersebut, pemerintah pusat harus melaksanakan program rumah sederhana. Oleh karena itu, pemerintah daerah (pemda) harus juga menyediakan lahannya.
“Pemda harus cari lahannya, agar masyarakat terdampak banjir tersebut bisa direlokasi. Hal yang terpenting itu, ada kesediaan masyarakat mau direlokasi, dengan membuat surat pernyataan masyarakat tersebut mau dan bersedia direlokasi,” lugasnya.
Ia menjelaskan, karena dalam relokasi itu pemerintah daerah itu menyiapkan lahannya, sedangkan pemerintah pusat itu menyediakan bangunannya. Oleh karena itu, Duwel menegaskan hal itu merupakan salah satu solusi, untuk menangani banjir di Kota Palangka Raya. (rdi*/cen)