KASONGAN – Pemerintah pada Tahun 2023 mendatang bakal menerapkan kebijakan pembubaran tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota.
Bahkan Pemerintah berencana akan merekrut tenaga birokrasi berupa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui proses seleksi. Menanggapi hal tersebut, Bupati Katingan Sakariyas SE sangatlah prihatin apabila THL akan dihapus nantinya.
“Ini bukan dari keinginan kita, tetapi aturan yang mengaturnya demikian. Saya juga prihatin, kalau ini dihapus khususnya di lingkup Pemkab Katingan. Sementara kita lihat saja, mereka inikan tenaga kontrak yang semangat-semangatnya bekerja. Kalau pun mereka ini diberhentikan, bagaimana nanti,” ujar Sakariyas, kepada sejumlah wartawan usai menghadiri sebuah acara, baru-baru ini.
Memang sejauh ini, lanjut Bupati, belum ada pemberitahuan secara resmi dari Pemerintah Pusat terkait wacana penghapusan tenaga honorer pada Tahun 2023 mendatang.
Misalkan saja wacana tersebut memang benar diberlakukan, akan dipastikan banyak tenaga honorer yang bukan hanya kehilangan pekerjaan. Termasuk juga, sumber pendapatan untuk kehidupan keluarganya sehari-hari.
“Jadi belum ada pemberitahuan. Mudah-mudahan ini hanya sekedar wacana. Tidak diberlakukan untuk menghapus tenaga honorer,” imbuh Sakariyas.
Mantan Pimpinan Bank Kalteng Cabang Kasongan ini mengingatkan, kepada semua sekolah yang ada di Kabupaten Katingan, untuk tidak melakukan pengangkatan baru tenaga honorer yang digaji melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pasalnya, gaji yang diterima tidak seberapa dalam waktu sebulan.
“Coba bayangkan, kasian mereka yang bekerja gajinya cuma Rp 400 ribu sampai Rp 600 ribu yang kadang-kadang tidak dibayar tiap bulan. Bahkan ada yang baru dibayar enam bulan sekali. Mau makan apa kalau gitu, kita prihatin dengan kondisi yang seperti ini,” pungkasnya. (ndi/abe)
