LBH Ansor Kalteng Resmi Dibuka, Jefriko Seran Siapkan Pengacara Gratis untuk Warga Kurang Mampu

lbh
Ketua LBH GP Ansor Kalimantan Tengah, Advokat Jefriko Seran, saat diwawancarai awak media. Foto: Ist

PALANGKA RAYA – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Tengah resmi meluncurkan layanan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor di Kota Palangka Raya, Sabtu (31/10/2026).

Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya warga Nahdliyyin, yang membutuhkan konsultasi, perlindungan, serta pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum.

Ketua PW GP Ansor Kalimantan Tengah, Arjoni, mengatakan LBH Ansor merupakan wadah bagi para pengacara muda Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjalankan peran profesional dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut penting untuk mengawal hak-hak sipil warga sekaligus membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum ketika menghadapi persoalan.

“LBH Ansor merupakan salah satu badan semi otonom GP Ansor, yang diisi oleh lawyer atau pengacara muda Nahdlatul Ulama. LBH memiliki fungsi yang urgent dalam memberikan pendampingan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang menghadapi persoalan hukum,” kata Arjoni.

Ia berharap masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan hukum tidak ragu memanfaatkan layanan tersebut.

Arjoni juga menegaskan dukungan PW GP Ansor Kalteng terhadap operasional LBH Ansor agar lembaga tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua LBH GP Ansor Kalimantan Tengah, Advokat Jefriko Seran, menyambut baik dukungan pimpinan wilayah terhadap pembentukan layanan bantuan hukum tersebut.

Ia mengatakan, setelah peresmian, pihaknya langsung mempersiapkan jajaran advokat untuk menindaklanjuti sejumlah permohonan pendampingan hukum yang telah diterima.

“Saat ini sudah ada beberapa masyarakat yang mengajukan permohonan kepada LBH Ansor untuk pendamping hukum. Dan alhamdulillah hari ini layanan bantuan dan konsultasi hukum LBH Ansor telah diresmikan oleh Ketua PW, maka kita akan melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya,” tegas Jefriko.

Jefriko mengungkapkan, LBH Ansor Kalteng saat ini telah menerima dan menangani sejumlah persoalan hukum masyarakat.

Beberapa di antaranya meliputi sengketa lahan di Jalan Hiu Putih, konflik tanah PCNU Kabupaten Lamandau, serta perselisihan lahan antara warga dan perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban penyediaan kebun plasma.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan pendampingan hukum agar masyarakat dapat memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Tidak hanya itu, LBH Ansor Kalteng juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum.

Jefriko menegaskan, layanan pendampingan hukum diberikan secara gratis bagi masyarakat kurang mampu dan korban kejahatan seksual.

Dengan diluncurkannya layanan tersebut, LBH Ansor Kalteng diharapkan menjadi ruang pengaduan sekaligus mitra masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

Kehadiran para advokat muda NU ini juga diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat, terutama mereka yang menghadapi persoalan hukum tetapi memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pendampingan profesional. (*/cen)