PALANGKA RAYA – Kabar pencairan honor menjadi angin segar bagi para relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya. Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menargetkan, honor relawan yang belum dibayarkan dapat disalurkan mulai pekan depan.
Kepastian itu disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin di tengah keluhan relawan yang mempertanyakan pembayaran hak mereka. Fairid menegaskan, Pemko Palangka Raya tidak menahan pembayaran, melainkan masih menyelesaikan proses administrasi dan pencairan anggaran.
“Kenapa belum dibayarkan, kami sekali lagi tidak pernah yang namanya menahan. Tapi yang namanya proses administrasi daripada bermasalah kemudian hari,” kata Fairid, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, pembayaran honor relawan tahap kedua dan ketiga bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut masih berkaitan dengan proses APBD Perubahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Saat ini, proses disebut telah berada di tahap akhir. Pemko tinggal menunggu nomor register sebelum dana dapat dicairkan.
“Semoga secepatnya karena ini Jumat, semoga minggu depan tersalurkan semua. Semua permintaan sudah dianggarkan,” tegasnya.
Persoalan pembayaran honor menjadi perhatian karena relawan merupakan salah satu unsur yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla di lapangan.
Kepala BPBD Kota Palangka Raya Hendrikus Satriya Budi mengatakan, relawan selama ini bekerja berdasarkan panggilan dan kepedulian terhadap penanganan bencana. Namun, ketika hak mereka memang telah dianggarkan, pemerintah berkewajiban mengakomodirnya.
“Relawan itu kita bekerja dengan hati, tanpa pamrih. Kita bekerja karena panggilan jiwa. Saatnya kalau kita memang mendapatkan hak-hak kita, tentunya juga diakomodir dan sudah akan dicairkan pada saatnya nanti,” kata Hendrikus.
Ia meminta para relawan tetap bersabar sembari memastikan tugas penanganan karhutla terus berjalan maksimal.
Tak hanya soal honor, perhatian juga diberikan terhadap peralatan yang digunakan relawan. Selama menjalankan tugas, sejumlah relawan disebut menggunakan peralatan pribadi sehingga berpotensi mengalami kerusakan.
BPBD Kota Palangka Raya kini menyiapkan 10 unit mesin yang akan diprioritaskan bagi relawan yang tergabung dalam satgas tahap ketiga.
“Selama tiga bulan ini teman-teman relawan menggunakan peralatannya sendiri. Tentunya banyak kerusakan. Kita akan pinjam pakaikan, silakan gunakan semaksimal mungkin. Kalau jebol tinggal lapor saja,” ujarnya.
Persoalan honor relawan turut menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya. Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Rusdiansyah mengungkapkan, keluhan mengenai honor relawan yang belum dibayar telah diterima pihaknya.
“Kenapa kami mendengar bahwa banyak relawan itu belum dibayar? Keluhan itu pasti masuk ke kami,” kata Rusdiansyah, Kamis (1/10/2026).
Ia menyebut persoalan tersebut turut dipertanyakan DPRD saat pembahasan APBD Perubahan. Dari pembahasan tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) disebut telah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk kebutuhan penanganan karhutla.
“Makanya kemarin BKAD menyatakan sudah ada dianggarkan sebanyak Rp 2 miliar,” ujarnya.
Namun, pencairan belum dapat dilakukan karena APBD Perubahan masih menjalani proses evaluasi oleh Gubernur.
Setelah proses evaluasi selesai, APBD Perubahan dapat ditindaklanjuti sehingga anggaran yang berkaitan dengan penanganan karhutla bisa direalisasikan.
“Kalau APBD-nya sudah, artinya tinggal menunggu evaluasi Gubernur. Setelah itu biasanya kami tindak lanjuti dan APBD Perubahan bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Rusdiansyah menyebut tambahan anggaran tersebut berkaitan dengan BTT. Salah satu alasannya karena masih terdapat kewajiban dalam penanganan karhutla yang belum terselesaikan.
“BTT itu tambahannya kemarin Rp 2 miliar untuk tahun ini, karena memang banyak tunggakan mereka,” pungkasnya. (ifa/abe)
