KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026.
Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dari dampak Karhutla, terutama terhadap kesehatan dan kualitas udara.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Katingan, Firdaus, ST saat mengikuti Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting, baru-baru ini.
Rakor tersebut diikuti dari Aula Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan.
Hadir pula kala itu, Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono, SH, SIK, MH, Kepala Kejaksaan Negeri Katingan, Gatot Haryono, SH, MH serta sejumlah Kepala OPD terkait dan perwakilannya.
Wabup menegaskan, bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh unsur, termasuk perusahaan dan masyarakat, agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini.
“Yang paling utama adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah terjadinya Karhutla dan melindungi masyarakat dari dampaknya. Jangan sampai kebakaran meluas dan menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat. Karena itu, kesiapsiagaan dan koordinasi harus terus diperkuat,” ucap Firdaus.
Dia juga mengingatkan pentingnya respon cepat terhadap setiap indikasi kebakaran. Menurutnya, semakin cepat api diketahui dan ditangani, semakin besar peluang kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
“Selain pemerintah dan perusahaan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan Karhutla. Masyarakat hendaknya tidak melakukan pembakaran yang berpotensi menyebabkan api merembet, terutama ketika kondisi lahan dan cuaca sangat kering,” pungkasnya.
Menurut Wabup, Pemerintah Kabupaten Katingan akan terus membangun sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat, BPBD, TNI/Polri, perusahaan pemegang HGU dan PBPH, pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
“Melalui kolaborasi tersebut, kami berharap potensi kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan sehingga masyarakat Katingan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman, nyaman, dan terhindar dari dampak buruk karhutla,” imbuhnya. (ndi)
