KUALA KURUN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Nomi Aprilia, mendorong seluruh perangkat daerah (PD) melakukan terobosan dan langkah proaktif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya melalui strategi jemput bola dalam menggali potensi pajak dan retribusi hingga ke tingkat kecamatan dan pedesaan.
Menurut Nomi, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Potensi pendapatan tersebut harus digali secara maksimal, baik dari sektor perkotaan maupun wilayah pedesaan.
“Untuk menggali PAD bisa melalui pajak retribusi seperti reklame, toko-toko dan juga tidak kalah pentingnya pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah kecamatan hingga pedesaan. Instansi terkait harus dengan cara jemput bola ke bawah supaya PAD bisa tercapai,” kata Nomi Aprilia, Selasa (4/8/2026).
Politikus perempuan tersebut menjelaskan, dalam pembahasan bersama pihak eksekutif, DPRD telah meminta agar seluruh potensi sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan dan direalisasikan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebab, kepatuhan wajib pajak turut menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.
“Kewajiban bagi masyarakat untuk taat membayar pajak PBB. Hal ini, demi kemajuan di bumi yang berjuluk Habangkalan Penyang Karuhei Tatau,” ujarnya.
Nomi menilai, peningkatan PAD harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pendapatan yang berhasil dihimpun daerah dapat mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan, terutama infrastruktur jalan dan penyediaan sarana maupun prasarana publik.
“Sebenarnya untuk menggenjot PAD dapat melalui pajak bumi dan bangunan serta yang lainnya,” bebernya.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) I tersebut menambahkan, optimalisasi pajak daerah masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah setempat. Karena itu, instansi terkait diminta lebih aktif melakukan pendataan, pengawasan, serta penertiban terhadap objek pajak yang berpotensi menambah penerimaan daerah.
Secara khusus, ia menyoroti keberadaan baliho dan reklame yang terpasang di sejumlah wilayah Gunung Mas agar dapat ditertibkan sekaligus dipastikan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.
“Kita sangat berharap dari dinas terkait lebih proaktif dalam menertipkan dari baliho atau reklame didaerah kita yang ada saat ini, adanya kemasukan untuk sumber pendapatan,” tandasnya. (nya/cen)
