KUALA KURUN – Kalangan DPRD Gunung Mas (Gumas), mengingatkan agar pembagian hasil kebun plasma PT Jaya Jadi Utama (JJU), nantinya dilakukan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat terdampak.
Selain itu, jangan sampai pembagian manfaat justru menimbulkan kecemburuan sosial akibat adanya perlakuan berbeda atau pilih kasih terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Penegasan tersebut disampaikan, Ketua DPRD Gumas, Binartha saat mengikuti pertemuan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas, Tim Investasi Gumas dan manajemen PT JJU di Aula Kantor Bupati Gumas, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, seluruh desa yang terdampak aktivitas perkebunan harus mendapat perhatian dan kesempatan yang sama dalam memperoleh manfaat dari kebun plasma. Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah desa maupun dinas terkait tidak melakukan pembagian secara sepihak atau hanya mengutamakan kelompok tertentu.
“Ini menjadi beban bagi kami. Menurut kami, semua desa yang terdampak saja yang mendapatkan. Jangan sampai ada pilih-pilih dalam pembagiannya,” tegas Binartha.
Ia juga menekankan, bahwa mekanisme pembagian hasil plasma tidak semestinya hanya didasarkan pada perhitungan kepemilikan atau jatah dua hektare per orang, tanpa mempertimbangkan pemerataan manfaat bagi seluruh anggota koperasi.
Binartha mengaku, sependapat dengan gagasan Bupati Gumas, Jaya S.Monong agar hasil plasma nantinya, dibagikan dalam bentuk uang kepada masyarakat.
Skema tersebut, dinilai lebih memungkinkan untuk menjaga pemerataan, terutama karena hasil kebun diperkirakan akan terus meningkat secara bertahap seiring bertambahnya tanaman yang menghasilkan.
“Saya sepakat seperti yang disampaikan Bapak Bupati, hasilnya dibagikan dalam bentuk uang. Sebab, ke depan akan ada penambahan hasil secara berangsur-angsur, sehingga pembagiannya tidak menyulitkan dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat secara merata,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalaman pelaksanaan program plasma di wilayah lain perlu menjadi bahan evaluasi. Salah satu persoalan yang harus diantisipasi adalah adanya masyarakat yang belum mendapatkan hasil, karena kebunnya belum tertanam atau belum menghasilkan, sementara sebagian lainnya sudah lebih dahulu menerima manfaat.
Menurut Binartha, kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila pembagian hanya mengacu pada lahan yang sudah ditanami atau menghasilkan. Karena itu, ia mendorong agar pembagian hasil dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan.
Ia mengharapkan, seluruh masyarakat yang telah menjadi anggota koperasi dan masuk dalam kelompok penerima manfaat memperoleh bagian secara merata.
Ia mencontohkan, pelaksanaan pembagian hasil plasma di wilayah Manuhing yang menurutnya dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menyusun mekanisme pembagian di PT JJU.
“Kalau ingin adil, cara pembagiannya adalah seluruh masyarakat yang menjadi anggota koperasi mendapatkan bagian. Seperti yang sudah dilaksanakan di Manuhing, pembagiannya dilakukan secara merata. Ini penting untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.
Ia kembali berharap, mekanisme pembagian hasil plasma nantinya disusun secara transparan, memiliki kriteria penerima yang jelas, serta melibatkan seluruh pihak terkait. Dengan demikian, kehadiran investasi perkebunan kelapa sawit benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak dan tidak justru memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat. (nya/ab)
