KUALA KURUN – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026 Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Anggota DPRD Gunung Mas, Evandi Juang, meminta agar penggunaan anggaran perubahan dilakukan secara tepat sasaran dan tepat guna. Ia menilai pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan harus menjadi salah satu prioritas utama, mengingat masih banyak ruas jalan yang kondisinya dikeluhkan masyarakat.
“Masih banyak daerah yang membutuhkan perhatian, terutama pembangunan dan perbaikan jalan. Kami berharap anggaran perubahan benar-benar diarahkan pada program yang memang dibutuhkan masyarakat,” kata Evandi, belum lama ini.
Politikus Partai NasDem tersebut menyebut sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian serius, di antaranya Kecamatan Rungan Barat, Kahayan Hulu Utara (Kahut), Miri Manasa, serta kawasan hulu lainnya.
Selain itu, ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Sepang juga dinilai masih membutuhkan peningkatan agar mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian berjalan lebih lancar.
Menurut Evandi, keterbatasan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah tidak boleh terus dibiarkan. Sebab, kondisi jalan yang belum memadai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, akses pelayanan, hingga distribusi hasil produksi ekonomi.
“Jangan sampai anggaran besar yang sudah dialokasikan justru tidak memberikan hasil maksimal. Pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia secara khusus menyoroti pembangunan ruas jalan Miri–Napoi yang dinilai belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Dengan anggaran yang tidak sedikit, Evandi meminta agar setiap pekerjaan dilaksanakan secara maksimal, berkualitas, dan sesuai dengan perencanaan.
“Kita semua berharap pembangunan jalan, khususnya di tiga kecamatan wilayah hulu, menjadi prioritas. Infrastruktur yang baik akan membuka akses, memperlancar aktivitas ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Legislator asal Tumbang Miri tersebut menambahkan, perhatian pemerintah daerah tidak boleh hanya terfokus pada pembangunan jalan. Infrastruktur pendukung lainnya, seperti jembatan dan gedung pelayanan publik, juga perlu mendapat alokasi anggaran sesuai tingkat kebutuhan dan urgensinya.
Karena itu, APBD Perubahan 2026 diharapkan benar-benar diarahkan pada program yang membutuhkan penanganan segera, bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran.
Evandi juga mengingatkan perangkat daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur agar memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek yang dikerjakan.
Menurutnya, kualitas pekerjaan tidak boleh dikorbankan demi mengejar penyelesaian proyek. Masyarakat membutuhkan infrastruktur yang kuat, aman, dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Ia berharap pemerintah daerah menjadikan pembahasan APBD Perubahan sebagai kesempatan untuk memastikan pembangunan lebih merata, terutama bagi masyarakat di wilayah hulu Gunung Mas yang masih membutuhkan peningkatan akses infrastruktur. (nya/cen)
