10 Pasar Rakyat di Gunung Mas Belum Disewakan, Binartha: Jangan Biarkan Aset Daerah Terbengkalai!

pasar rakyat
Ketua DPRD Gunung Mas Binartha. Foto: Ist

KUALA KURUN – Pemanfaatan bangunan pasar rakyat di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, menjadi perhatian DPRD setempat. Pasalnya, sekitar 10 bangunan pasar rakyat yang tersebar di sejumlah kecamatan hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan belum ada satu pun yang disewakan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Gunung Mas, Binartha, mendorong pemerintah kecamatan agar segera mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tersebut. Menurutnya, keberadaan pasar rakyat seharusnya menjadi penggerak perekonomian masyarakat sekaligus sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami berharap pasar rakyat yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat. Jika dikelola dengan baik, keberadaannya akan berdampak pada peningkatan PAD Kabupaten Gunung Mas,” kata Binartha, belum lama ini.

Politikus Partai Golkar dari daerah pemilihan (dapil) II yang meliputi lima kecamatan tersebut menjelaskan, sebagian besar pasar rakyat dibangun sejak 2015 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia mengingatkan agar aset daerah yang telah dibangun menggunakan anggaran besar tidak dibiarkan terbengkalai tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai bangunan yang sudah menghabiskan anggaran besar justru tidak dimanfaatkan. Pasar-pasar tersebut harus diaktifkan kembali sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Binartha juga meminta pemerintah kecamatan lebih aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan minat masyarakat berjualan di pasar rakyat. Salah satu langkah yang diusulkan adalah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha melalui kebijakan tarif sewa yang terjangkau.

Bahkan, ia mendorong adanya keringanan atau diskon biaya sewa pada tahap awal agar masyarakat tertarik memanfaatkan kios yang tersedia.

“Kalau ada masyarakat yang ingin memanfaatkan kios, berikan kesempatan seluas-luasnya. Bahkan bila perlu, berikan keringanan atau diskon biaya sewa terlebih dahulu. Setelah aktivitas pasar mulai ramai, barulah dilakukan penyesuaian sesuai kesepakatan,” katanya.

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Gunung Mas mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada satu pun pasar rakyat tersebut yang disewakan kepada masyarakat.

Adapun pasar rakyat yang dimaksud tersebar di Kecamatan Sepang, Mihing Raya, Manuhing Raya, Kurun, Rungan, Tewah, Kahayan Hulu Utara (Kahut), Miri Manasa, dan Damang Batu.

Seluruh pasar tersebut telah diserahkan kepada pemerintah kecamatan sejak 2021 untuk dikelola.

“Kami berharap pihak kecamatan dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga keberadaan pasar benar-benar berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Belum disewakannya seluruh pasar rakyat tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan sebagai pihak pengelola. Optimalisasi aset tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan bangunan, tetapi juga bagaimana fasilitas yang telah dibangun menggunakan uang negara mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah. (nya/cen)